.

.

Dekot Dorong Walikota Percepat Huntap

.

Reporter: Firmansyah Lawawi

UNTUK Merelalisasikan percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat  yang terdampak bencana alam di Palu, Ketua DPRD Palu, Ishak Cae mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan persiapan  pembangunan Huntap tersebut.

"Mewakili DPRD Palu, saya berharap kepada Wali kota Palu untuk melakukan persiapan percepatan pembangunan hunian tetap kepada korban bencana alam. Gunakan beberapa eks lokasi HGB yang ada di Kota Palu," ungkap Ishak cae, Senin (7/1/2019) di ruangannya.

Menurutnya, percepatan pembangunan Huntap, dimaksudkan agar masyarakat yang terdampak gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi, dapat hidup tenang dengan memiliki rumah sendiri. Meskipun mekanisme untuk mendapatkan Huntap, sekurangnya selama dua tahun hidup di hunian sementara (Huntara).

Dengan adanya percepatan pembangunan Huntap, lanjut Ishak, juga bertujuan agar proses pemulihan psikologis serta bangkitnya masyarakat dari keterpurukan akibat bencana alam, bisa pulih dengan cepat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial antara pemerintah maupun warga. Setidaknya persiapan selanjutnya untuk hal tersebut sudah menemui titik terang.

Terkait polemik penetapan bagi lokasi pembangunan Hunian Tetap, Ishak membeberkan bahwa sebagian wilayah di kota Palu yang terdampak bencana alam, seperti di Petobo memiliki sengketa sosial terkait lahan tanah. Dimana pemilik tanah yang akan dibebaskan tumpang tindih. Sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Sehingga dalam pembebasan lahan akan mengalami kendala.

Selain itu, jelas Ishak Cae. Atas kesepakatan bersama, lokasi pembangunan untuk Hunian Tetap, menggunakan lahan eks HGB maupun HGU. Wapres, Kementerian ATR dan BAPPENAS sudah menjajikan akan mencabut izin Hak Guna Bangunan yang selama ini dimiliki oleh beberapa perusahaan swasta, dalam mengolah tanah milik pemerintah tersebut.

"Jika memang surat keputusan Gubernur Sulteng terkait penetapan lokasi titik pembangunan Huntap telah dikeluarkan, saya juga mendorong Walikota agar menindak lanjuti surat keputusan tersebut. Untuk pembangunan hunian sementara. Dengan mengeluarkan Perwali. Menurut Walikota, sudah tersedia sebanyak 3000 unit Huntap yang akan dibangun. Namun permasalahanya adalah penentuan lokasi pembangunanya, " akunya.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulteng nomor:369/516/DIS-BMPR-G.57/2018 tentang penetapan tanah lokasi pemulihan bagi korban bencana alam 28 September 2018, untuk wilayah kota Palu, seluas 560,93 Ha. Meliputi Kecamatan Tatanga, Kelurahan Duyu seluas 79,3 Ha. Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Tondo dan Talise sebanyak 481,63 Ha.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN