.

.

Keliru, Penolakan Relokasi Karena Lemahnya Pemprov


Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Moh. Haris
Sumber: Humpro Pemprov

TERKAIT Dengan pemberitaan di media tentang  adanya penolakan lokasi relokasi menjadi bukti lemahnya pemerintah provinsi dinilai KELIRU. Itu ditegaskan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Moh. Haris, Senin 7 Januari 2019. 

Perlu dipahami kata Karo Humas lokasi relokasi pasca bencana di Sulteng merupakan usulan dari pemerintah kabupaten/kota.  Pemprov memfasilitasi usulan tersebut ke pemerintah pusat dalam hal ini kementrian/lembaga  teknis yakni kementerian BAPENAS, Kementrian ATR/BPN, Kementrian ESDM (badan geologi), Kementrian PUPR, BNPB dan BMKG untuk dilakukan penelitian dan kajian teknis. 

Karena pemerintah provinsi ingin memastikan warga yang terdampak langsung bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami benar-benar ditempatkan di lokasi yang aman  bebas dari gempa bumi (cesar palu koro),  likuifaksi dan tsunami. Pemerintah provinsi justru memperkuat usulan pemerintah kabupaten/kota dengan mendorong kementrian/lembaga teknis untuk dilakukan penelitian dan kajian teknis terhadap lokasi relokasi tersebut .

Mestinya pemerintah kabupaten/kota turun langsung mensosialisasikan dengan melibatkan steakholder tentang  lokasi relokasi yang mereka usulkan kepada warga masyarakatnya. Sehingga masyarakat memahami maksud baik pemerintah menempatkan mereka di lokasi yang baru dan aman dari bencana. 

Soal adanya sebagian warga yang menolak adalah hal yang wajar. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi dan publikasi yang intens kepada masyarakat. Karena semua yang tertuang dalam penetapan lokasi relokasi bukan berasal dari pemerintah provinsi melainkan dari pemerintah kabupaten/kota sendiri. 

Sebagai mana yang pernah di rilis sebelumnya bahwa SK Gubernur Nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018, Tanggal 28 Desember 2018, Merupakan Sk Tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah yang nantinya akan menjadi Lokasi Pembangunan Hunian Tetap bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi, tSunami dan Likuefaksi.

Penetapan lokasi relokasi dan Pembangunan Hunian Tetap bagi  masyarakat yang terdampak Bencana dilaksanakan Gubernur melalui proses  usulan surat  Permohonan Bupati Sigi  Nomor , 100/8367/adpum/setda, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Peromohonan Pemanfaatan Ex. Lokasi HGU di Wilayah , demikian juga usulan Surat Walikota Palu Nomor, 650/2291/DPRP/2018, tanggal 02 November 2018, tetang Percepatan pembangunan Hunian Tetap. 

BAPPENAS RI sesuai dengan surat nomor B.579/M.PPN/D.2/HM.01.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Penyampaian Peta Lokasi dalam rangka penertiban penetapan lokasi untuk relokasi pemulihan akibat bencana yang juga menjadi penetapan Hunian Tetap (HUNTAP), selanjutnya Lembaga/Kementrian Teknis melakukan penelitian dan pengkajian serta hasilnya disampaikan secara resmi kepada Wakil Presiden dan Gubernur Sulteng bahwa Lokasi yang diusulkan Bupati Sigi yang terletak didesa Pombewe dan Oloboju demikian juga Walikota Palu Lokasinya berada di Kelurahan Duyu, Kelurahan Tondo dan Talise berada pada zona Aman dari Bencana Gempa,  tSunami dan Likuefaksi. 

Sehingga dengan beberapa pertimbangan teknis tertulis tersebut Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan Lokasi Relokasi yang menjadi lokasi Pembangunan Hunian Tetap untuk Kota Palu  seluas 560,93 ha, meliputi  Kecamatan tatanga seluas 79,3 ha, terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Mantikulore Seluas 481,65 ha, terletak di kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise,  dan untuk Kabupaten Sigi Seluas 362 ha, terletak di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi Desa Pombewe seluas 201,12 ha dan Desa Oloboju seluas 160,88 ha.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN