.

.

Lahan Relokasi Korban Bencana, Pemprov Tetapkan Palu & Sigi

.

Reporter: Ikhsan Madjido

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan lima titik untuk lahan relokasi korban yang terpapar bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

Di tanah relokasi itu nantinya akan dibangun hunian tetap, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana umum serta perkantoran.

Tanah Relokasi Pemulihan Pasca Bencana Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tertanggal 28 Desember 2018 itu menyebut sejumlah titik di Palu dan Sigi sebagai area relokasi minus Kabupaten Donggala, karena tidak ada warga yang direlokasi. Sebab rumah-rumah warga korban tsunami hanya bergeser tidah jauh dari areal sebelumnya di pesisir pantai.

Di Kota Palu, tanah relokasi seluas 560, 93 hektar meliputi Kecamatan Tatanga seluas 79,3 hektar terletak di Kelurahan Duyu. Di Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 hektar terletak di Kelurahan Tondo dan Talise.

Sedangkan di Kabupaten Sigi, luas lahan relokasi yaitu 362 hektar di Kecamatan Biromaru meliputi Desa Pombewe seluas 201,12 hektar dan Desa Oloboju seluas 160,88 hektar.

Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, mengatakan, penetapan tanah untuk relokasi merupakan usulan dari pemerintah Kota Palu dan Pemkab Sigi. Penetapan itu melibatkan Kementerian BPN/ATR, PUPR, BMKG dan Badan Geologi.

Setelah penerbitan SK tersebut, pemerintah daerah akan segera melakukan pembebasan lahan. "Lahannya kan banyak berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) seperti di wilayah Kota Palu jadi harus dibebaskan dulu,' kata Longki usai rapat koordinasi dengan Satgas PUPR Bencana Sulteng, Rabu, 2 Januari 2019.

Masing-masing pemerintah kota, kata Longki Djanggola akan menyusun Master Plan. Seperti Kota Palu, Master Plan pembangunan kota harus diintegrasikan dengan kondisi  setelah bencana.

Sebab lokasi yang diajukan pemerintah Kota Palu sebagian besar berstatus Hak Guna Bangunan.

Master plan itu berikutnya yang diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk ditetapkan pemanfaatannya sebagai lokasi hunian tetap (huntap).

"Kita berharap tanah untuk relokasi sudah bisa dimanfaatkan paling lama Maret mendatang untuk pembangunan hunian tetap," tukas Longki Djanggola.

Model huntap nantinya akan dirancang sesuai standar minimum bangunan tahan gempa. Termasuk bangunan sekolah, rumah sakit dan puskesmas yang akan mendapat prioritas agar tidak mudah runtuh apabila gempa besar kembali melanda.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN