Longki: Kinerja Pemprov Sangat Baik dan Akuntabel


Reporter: Ikhsan Madjido

GUBERNUR Sulawesi Tengah H Longki Djanggola mengklaim kinerja pemerintahan serta pembangunan Sulawesi Tengah dibawah kepemimpinannya berjalan sangat baik dan akuntabel. Indikator kinerja tersebut didasarkan pada data pertumbuhan dan realisasi keuangan pemda selama ini.

Longki menyebut pertumbuhan ekonomi 2 tahun terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar 5,07 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 mencapai 7,14 persen  dan tahun 2016 juga sangat tinggi yaitu sebesar 9,98 persen. Sedang di Kawasan Timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di urutan ketiga di bawah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan,” ungkap Gubernur Longki Djanggola, Sabtu (12/1/2018).

Untuk triwulan I tahun 2018 yang lalu, kata Gubernur, pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 6,62 persen. Pencapaian ini juga tak lepas dari peningkatan investasi baik secara nasional dan internasional yang sangat tinggi, yang menembus nilai $ 1.085.506.372. 
Disamping itu, PDRB Sulawesi Tengah tiap tahunnya juga mengalami kenaikan, yang mana tahun 2016 sebesar 41,14 juta Rupiah meningkat di tahun 2017 menjadi 45,26 juta Rupiah.

Lebih jauh lagi, kinerja keuangan Pemprov Sulteng dalam lima tahun terakhir dapat terealisasi rata-rata 94 persen dengan perincian tahun 2013 dari PAGU Rp. 2.270.586.715.082 dapat terealisasi Rp. 2.152.987.516.631, atau 94.96 persen, tahun 2014 dari PAGU Rp. 2.547.105.900.088 dapat terealisasi Rp. 2.444.292.816.727, atau 95.96 persen, tahun 2015 dari PAGU Rp. 3.127.525.078.108 dapat terealisasi Rp. 2.953.280.683.116 atau 94,43 persen, tahun 2016 dari PAGU Rp. 3.353.717.029.665 dapat terealisasi Rp. 3.182.613.585.787, 94,90 persen, dan tahun 2017 dari PAGU Rp. 3.715.599.923.361 dapat terealisasi Rp. 3.447.193.528.554, atau 92.70 persen.

“Kinerja keuangan Pemprov Sulteng berdasarkan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa LKPD Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah selama 5 tahun berturut-turut atas hasil audit BPK-RI mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” kata Longki.

Meskipun demikian, diakuinya realisasi keuangan Pemprov Sulteng tahun 2018 mengalami penurunan dari target yang direncanakan yaitu 97%. Jika diproyeksikan target hanya dapat mencapai 90,74 – 92 persen atau dari PAGU sebesar Rp. 3.966.473.283.398 proyeksi realisasi hanya menyentuh Rp. 3.626.276.846.312. 

“Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018 turut berkontribusi membuat tidak dapat dilaksanakannya beberapa kegiatan yang sudah terprogram,” akunya.

Ditambah lagi ada beberapa kegiatan yang harus diluncurkan tahun 2019 khususnya yang didanai dari DAK tahun 2018 yang sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-702/PK/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang tanggapan atas laporan Kegiatan DAK fisik terdampak bencana di Sulteng.

Menurut Longki Djanggola instansi vertikal memiliki peran sangat penting untuk menopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung dilaksanakan kementrian dan lembaga di daerah tetapi beberapa tahun realisasi pakaian  keuangan instansi vertikal (Kementerian/Lembaga) di Sulteng sangat lemah seperti pada tahun tahun 2018, terdapat anggaran sebesar 1,44 Triliun Rupiah yang dikembalikan ke Kas Negara.

“Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Serapan dana  APBN melalui instansi vertikal di daerah yang serapannya rendah dan hal tersebut merupakan tanggungjawab kementerian/lembaga,” tegasnya.

Gubernur  meminta kepala Instansi Vertikal di Propinsi Sulawesi Tengah dapat menjalankan dengan baik program dan kegiatan yang sudah diprogramkan sehingga serapan anggaran yang ditetapkan dapat lebih maksimal dan manfaatnya sangat besar untuk ekonomi masyarakat.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN