Pejabat Eks Napi Belum Ditindak, Bupati Morowali Disurati


Reporter/Morowali: Bambang Sumantri


   SAAT INI, Masih ada pejabat eselon II eks napi tipikor yang menduduki jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali sejak dilantik Bupati Anwar Hafid pada masanya.

   Padahal, baik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat telah menyatakan pejabat tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sesuai aturan yang berlaku.

   Di masa pemerintahan baru kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Taslim-Najamudin, para pejabat bersangkutan masih juga tetap dipertahankan, meskipun sebelumnya telah melakukan pergantian sejumlah pejabat dimana pemerintahannya belum berumur enam bulan.

   Hal itu kemudian yang membuat BKN dan dua menteri harus menyurat kepada Bupati Morowali. Surat itu tertuang pada Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ Nomor :15 Tahun 2018 Nomor :153/KEP/2018.

Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

   Dalam konsiderans di bagian keputusan, menetapkan pada poin kesatu bahwa tujuan keputusan bersama tersebut dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakkan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Sementara di poin kedua, ruang lingkup keputusan bersama meliputi:

a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

b. Penjatuhan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Peningkatan sistem informasi kepegawaian.

d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah.

e. Monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.

   Sedangkan KASN yang bersurat dengan Nomor  : B- 151 /KASN/2019 tertanggal Jakarta, 11 januari 2019 bersifat segera, memuat tentang Penjatuhan sanksi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yang terkena kasus tindak pidana korupsi.

   Dalam surat tersebut, KASN menuliskan empat nama pejabat eks napi tipikor eselon II yang masih menduduki jabatan, yakni Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, "MAD", Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, "HNS", Kepala Dinas Sosial, "ZM", serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, "RS".

   Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Morowali lewat Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin, As'ad Hasan yang dikonfirmasi memberikan penjelasan singkat. 

"Sekedar info bahwa Pemda Morowali sangat serius menanggapi surat tersebut dan dipercayakan kepada Bagian Hukum untuk melakukan kajian dan proses hukum slanjutnya," jelasnya.

   Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setkab Morowali, Bahdin Baid yang coba dikonfirmasi via pesan elektronik Whats App (WA), hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN