Pemilih Gangguan Jiwa Sesuai Rekomendasi Psikologi


Ketua KPU Palu, Agusalim Wahid
Reporter: Firmansyah Lawawi

PASIEN Gangguan jiwa yang memiliki hak pilih, diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter atau rekomendasi psikologi saat akan memberikan suaranya.

Mekanisme untuk pemilih dengan kondisi seperti itu sangat beragam, tergantung gangguan jiwa yang dialami dan kondisi masing-masing lokasi.

"Untuk calon pemilih yang nota bene mengalami gangguan jiwa dalam mengikuti pemilu 2019, sesui rekomondasi dari ahli jiwa. Dalam artian terdapat beberapa kategori kondisi kejiwaan yang membolehkan orang tersebut mengikuti pemilu, " ungkap ketua KPU Palu, Agusalim Wahid di ruangannya, Kamis (3/1/2019).

Kategori atau kriteria tersebut menurut Agusalim, seperti gangguan jiwa berat, sedang dan ringan. Dalam artian, kelainan mental masih mengenali diri mereka sendiri. Atau tidak tergolong dalam kategori berat.

Secara garis besarnya jelas Agusalim, untuk penyadang gangguan jiwa kategori permanen. Atau berat, dokter maupun ahli jiwa tidak akan mengeluarkan rekomondasi untuk menjadi pemilih di pemilu 2019 mendatang.

Untuk pemilih yang termasuk dalam kategori gangguan jiwa yang telah diberikan rekomendasi oleh dokter jiwa, namun belum memiliki E KTP, pihak KPU sendiri berupaya mendorong menyelesaikan hal tersebut.

"Bagi mereka yang telah direkomondasikan oleh dokter ahli jiwa untuk dapat mengikuti pemilu, namun belum memiliki KTP Elektronik. Kami akan mendorong untuk melakukan perekaman E KTP, " beber 
Agusalim.

Kasus tersebut lanjut Agusalim termasuk dalam kategori  khusus. Sama halnya dengan warga binaan di Lapas. Karena adanya  keterbatasan. Sehingga diberikan perlakuan khusus. Hingga saat ini, kata Agusalim, data-data untuk kategori gangguan jiwa belum masuk ke KPU.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN