.

.

Pemkab Morowali Langgar Perda

.

Reporter : ramdan otoluwa 

PEMERINTAH Daerah di Sulawesi Tengah adalah para pihak yang memiliki pernyataan modal di Bank Sulteng. Karena pemegang saham tentu memiliki kewajiban membangun peningkatan Bank Sulteng di daerah masing masing. 

Munculnya surat Bupati Morowali Taslim yang menetapkan transaksi gaji Non PNS atau guru kontrak dan honorer di luar bank milik rakyat Sulteng dipertanyakan. Demikian juga dengan surat bawahannya yang tidak lagi menggunakan Bank Sulteng dan memindahkan ke BNI menjadi sorotan. 

Mantan anggota Pansus Raperda Penyertaan Modal Tahun 2015, Edmond Leonarndo Sihaan SH MH mengaku kecewa dengan perilaku kepala daerah yang tidak patuh dengan Perda. 

Menurutnya, gubernur harus tegas dengan kepala kepala daerah yang jelas melangar Perda penyertaan modal. “Perda itu aturan. Kalau dilanggar gimana itu. Apalagi yang melanggar kepala daerahnya,’’ akunya kesal. 

Ia meminta wartawan memeriksa dana penyertaan modal Pemkab Morowali di Bank BPD. “Ada Perda tentang Penyertaan Modal, harusnya mereka ikuti Perda itu. Kalau Penyertaan Modalnya saja kecil dibanding yang tercantum dalam Perda, maka Pemprov harus tegas terhadap mereka.

Sekarang mereka tidak lagi menyimpan dana APBD di BPD, patut dipertanyakan kepatuhan mereka atas Perda itu. Termasuk rasa cinta dan memiliki mereka atas Bank BPD sebagai bank daerah,’’ terangnya. 

Edmond menyarankan, Pemprov harus tegas tidak bisa lagi mendiamkan perilaku yang seperti ini, Perda harus ditegakkan, Bank BPD harus kita besarkan. 

Sementara itu Bupati Taslim yang hendak dikonfirmasi di no telponnya hingga berita ini naik cetak belum juga tersambung.** 

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN