Pemprov: Usulan UMSK Cacat Prosedur


Reportase: andono wibisono

ADANYA Unjuk rasa yang menuding karena kebijakan Gubernur Cq. Dinas nakertrans Provinsi, mestinya tidak perlu terjadi jika semua pihak memahami aturan tentang penetapan Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Moh. Haris Kariming menegaskan perlunya semua pihak kembali membuka aturan yang mengatur tentang UMSK. Menurutnya jika melihat kronologis usulan kenaikan penetapan UMSK Kabupaten Morowali, cacat prosedur.

“Ada beberapa aturan yang tidak dijalankan dalan usulan tersebut yang terkesan sepihak atau tidak melibatkan perusahaan sector unggulan selaku pihak yang harus dilibatkan dalam perumusan usulan UMSK,’’ kata Haris Kariming.

Disampaikannya, saat ini Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Morowali karena masih adanya keberatan dari beberapa perusahaan atas kenaikan UMSK tersebut.

“Sementara, saat pertemuan di ruang rapat Kantor Bupati Morowali, pada hari Kamis 24 Januari 2018, hanya dihadiri bupati, Apindo, serikat pekerja/serikat buruh. Mestinya pihak perusahaan harus diundang dan dimintai pendapat. Saat itu tidak ada dilibatkan pihak perusahaan,’’ jelas Karo Humas.

Lebih jauh karo Humas menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2018, tentang upah minimum pasal 15 ayat (5) disampaikan bahwa: Dalam hal terdapat sector unggulan, dewan pengupahan  kabupaten/kota menyampaikan hasil kajian asosiasi pengusaha pada sector dan serikat pekerja/serikat buruh pada sector yang bersangkutan untuk merundingkan:

a. Perusahaan yang masuk dalam kategori sector unggulan yang bersangkutan; dan
b. Nominal UMSK

Selanjutnya, dalam surat Bupati Morowali nomor 848/1218/BUP-TND/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, perihal rekomendasi penetapan UMSK Morowali tahun 2019, yang disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah jelas sekali bahwa perundingan yang dimaksud pasal tersebut diatas tidak dilakukan.

“Terbukti, PT IMIP yang merupakan perusahan sektor unggulan yang memiliki kerja yang cukup besar dan beberapa perusahaan lainnya di Morowali memberi protes terhadap usul kenaikan 20 persen dari UMSK tahun 2018,’’ terang Haris.

Terkait penetapan usulan UMSK Morowali tahun 2019, Merujuk pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2018 tentang upah minimum, disampaikan bahwa: Dalam hal perundingan yang tidak mencapai kesepakatan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK.

Setelah pengembalian usulan penetapan UMSK kepada Bupati, jika tidak ada kesepakatan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan perusahaan pada sector unggulan tersebut, maka sesuai pasal 16 ayat (3) Peraturan Ketenagakerjaan RI Nomor:15 tahun 2018, ada dua cara yang bisa ditempuh: 

a. Bagi daerah yang belum ada UMSK tahun sebelumnya, maka diberlakukan sama dengan UMSK tahun berjalan.
b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSk tahun sebelumnya, maka berlaku UMSK tahun sebelumnya itu, jika besarannya lebih tinggi dari UMK tahun berjalan, atau diberlakukan sama dengan UMK yahun berjalan, jika UMSK tahun sebelumnya lebih besar dari UMK tahun berjalan.

Perlu diketahui, untuk kasus kabupaten Morowali ini, UMSK untuk sector pertambangan tahun 2018 sebesar Rp2.902.600 dan UMK tahun 2019 sebesar Rp2.551.463. dengan demikian jika tidak ada kesepakatan dari hasil Bripartit (Perundingan)  serikat pekerja/serikat buruh dengan pihak perusahaan, maka nilai UMSK yang berlakukan untuk tahun 2019 mestinya sama dengan nilai UMSK tahun 2018, yaitu sebesar Rp2.902.600, tidak ada kenaikan.

Terkait hal ini, Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan mediasi dengan mengundang Pemerintah Kabupaten Morowali dan para pihak termasuk Dewan Pengupahan Provinsi untuk mencari solusi bersama. Direncanakan pertemuan tersebut akan dilaksanakan Hari Senin 28 Januari 2019, di Kantor Dinas Nakertans Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk itu atasnama pemerintah provinsi, Karo Humas Protokol meminta agar semua pihak termasuk para pekerja untuk tetap tenang dan bersabar. Pemerintah akan berupaya mencarikan solusi terbaik untuk semua pihak. ***

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN