Perempuan Poso Konsultasi Penyusunan Pemelihara Perdamaian


Reporter/Poso: Ishaq Hakim

TIM Rencana Aksi Damai (RAD) Perempuan Poso bersama Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM menggelar kegiatan lokakarya konsultasi penyusunan rencana aksi perempuan memelihara perdamaian di Poso Tahun 2019, Selasa 29/1/2019.

Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta dari organisasi perempuan, aktivis perempuan, tokoh perempuan, LSM, ibu Bhayangkari, ibu Persit, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah tamu undangan lainya.

Hadir sebagai pemateri dari akademisi UGM Yogyakarta yakni Arifah Rahmawati, Sri Wiyanti Eddyono dan Rizky Septiana Widyaningtyas.

Sementara dalam kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komnas Perempuan Jakarta, Azriana Rambe, Bupati Poso Darmin Sigilipu, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Poso, dr.Urip Heryanto dan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, dr.Djani Moula.

Ketua Komnas Perempuan Jakarta, Asriani Rambe mengatakan, jika komnas perempuan telah meluncurkan hasil pemantau tentang peristiwa kekerasan perempuan di Poso terkait masalah konflik dan pasca konflik masa lalu dari sejumlah rekomendasi ke tingkat nasional hingga ke propinsi.

Menurut Asriani Rambe, dari rekomendasi itu agar pemerintah Poso untuk menyegerakan program-program pemulihan dan pemberdayaan perempuan, karena konflik telah memberi dampak serius terhadap perempuan masyarakat Poso.

"Secara keseluruhan khususnya perempuan dan anak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Poso, karena pada tahun 2008 pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Poso menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemulihan perempuan dan anak tentang kekerasan anak dan perempuan," ucapnya.

Dikatakannya, jika Perda tersebut secara tegas mengatakan penolakan terhadap kekerasan perempuan dan anak serta merupakan peningkatan pemerintah untuk penanganan perempuan korban kekerasan pada masa konflik.

Akademisi UGM Sri Wiyanti Eddyono menambahkan, inisiatif kegiatan ini merupakan yang bergulir sejak tahun 2017 yang kini masih bersemangat dalam perencanaan aksi untuk membangun penguatan komitmen bersama terhadap masyarakat dalam membangun perdamaian di Poso.

"Dari fakultas UGM untuk menfasilitasi proses rencana aktivitas ini kami sungguh melihat bahwa rencana ini merupakan inisiatif bersama seiring dengan kebijakan yang sudah berjalan ditingkat nasional dan juga kebijakan di Internasional," terangnya.

Kata Sri Wiyanti, dimana dalam upaya pencapaian perdamaian peran perempuan tidak bisa di tinggalkan, sehingga peran perempuan menjadi sangat penting dalam mencegah yang berkelanjutan dan bahkan menjaga perdamaian dunia dan wilayah Poso sendiri.

Sementara Bupati Poso, Darmin Sigilipu mengatakan, jika Poso merupakan daerah pasca konflik kemanusiaan yang merusak tatanan ekonomi, kemasyarakatan, sosial dan budaya beberapa tahun silam yang kini telah berhasil memulihkan perdamaian dari segenap elemen dan komponen masyarakat bersama sama pemerintah TNI-Polri dalam membangun Poso yang aman. 

Darmin menyatakan, bahwa kaum perempuan dalam mewujudkan perdamaian di tanah Poso dampaknya sangat besar, dan tidak bisa dipungkiri karena perempuan adalah salah satu ujung tombak perdamaian yang bersifat khusus kepiawaiannya yang dimiliki oleh kaum perempuan membuat mereka sesungguhnya menjadi bagian penting terhadap upaya perdamaian Poso.

Lokakarya konsultasi penyusunan rencana aksi perempuan memelihara perdamaian di Poso Tahun 2019 digelar di kantor Bapelitbangda Poso berlangsung selama dua hari tanggal 29-30 Januari 2019. 

Para peserta kegiatan nantinya akan diberikan pemaparan serta cara dalam menangani tindakan korban kekerasan perempuan dan anak di Poso, agar angka kekerasan bisa berkurang dari tahun-ketahun.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN