Tak Cukup Bukti, Kasus Kasman Dihentikan


Reporter/Donggala: Syamsir Hasan

KASUS Dugaan kampanye terselubung Bupati Donggala Kasman Lassa dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Donggala.

Kampanye terselubung itu diduga dilakukan saat Kasman meresmikan proyek air bersih di Dusun Kabuti Desa Ganti, Donggala, Minggu (23/12/2019).

Dalam acara itu, ia memperkenalkan anaknya yang maju sebagai caleg Donggala dan membagikan kartu nama.

Melalui rapat antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), hasil penyelidikan tidak menunjukkan adanya unsur pelanggaran.

"Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan," kata Divisi Hukum Bawaslu Donggala, Moh Fikri, saat jumpa pers, Jumat (24/1/2019).

Fikri mengatakan, sebelum mengambil keputusan, Bawaslu melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak, seperti pelapor, terlapor dan saksi-saksi.

Berdasarkan penyelidikan, Kasman terbukti tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, yaitu pasal 282 juncto 547.

Pasal itu memuat aturan soal larangan kepala daerah membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye.

Perkara ini tidak bisa dinaikkan karena hanya memiliki satu alat bukti. “Sangat minim alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 dengan 5 alat bukti atau minimal 2 alat bukti,” kata Fikri.

Untuk menjerat dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (TPP), memperhatikan tata cara penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 185 jo 184 ayat (1) UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) minimal dipersyaratkan 2 (dua) alat bukti. Secara umum perbuatan pidana yang diatur dalam UU Pemilu juga terdapat dalam KUHP, dengan asas lex specialist derogat lex generali maka aturan dalam UU Pemilu lebih diutamakan.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN