Tolak Relokasi, Bukti Pemprov Lemah


.
Reporter: Ikhsan Madjido

SECARA Sosio kultural masyarakat agak sulit memang untuk  meninggalkan tempat domisilinya yang sudah ditempati bertahun-tahun. Hanya saja masyarakat harus diberi pemahaman bahwa tempat tersebut sudah tidak layak untuk dijadikan pemukiman karena termasuk zona merah.

Warga korban gempa dan likuifaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, menolak direlokasi ke kelurahan lain sesuai Keputusan Gubernur Sulteng.'

Pengamat kebijakan publik, Dr Slamet Riyadi Cante menilai penolakan ini menunjukkan kurangnya pelibatan publik dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks perumusan sebuah kebijakan publik, masyarakat memang perlu dilibatkan.

“Terkait usulan masyarakat terhadap tempat relokasi yang tidak jauh dari tempat asal, patut diakomodir selama tidak berada pada wilayah zona merah,” kata Slamet Riyadi, Minggu (6/1/2019).

Akademisi Universitas Tadulako ini berharap Pemprov perlu lebih intens melakukan sosialisasi terhadap warga agar mereka bisa memahami kebijakan Pemerintah untuk melakukan relokasi.

“Sosialisasi secara massif tentang wilayah zona merah penting dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami,” pintanya.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola telah menandatangani keputusan lokasi relokasi nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 pada tanggal 28 Desember 2018 di Palu. Diktum I dalam keputusan itu berbunyi menetapkan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Provinsi Sulawesi Tengah untuk penyediaan hunian tetap, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana umum serta perkantoran.

Kemudian, diktum II dalam keputusan itu berbunyi, lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum satu sebagai berikut di Kota Palu seluas 560,93 hektare area meliputi Kecamatan Tatanga seluas 79,3 hektare area di Kelurahan Duyu, Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 hektare area di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise. Selanjutnya, di Kabupaten Sigi seluas 362 hektare area terletak di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi Desa Pombewe seluas 201,12 hektare area dan Desa Oloboju 160,88 hektare area.

Seperti dilansir Republika.co.id Lurah Petobo Alfin H Ladjuni menyatakan warganya ingin tetap tinggal di Petobo.

Alfin menyebut, jika warganya direlokasi ke kelurahan lain yang dianggap aman oleh pemerintah, maka secara tidak langsung nama kelurahan harus diganti. Bahkan lokasi Kelurahan Petobo yang tidak terdampak likuifaksi, secara langsung tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh warganya.

Padahal, kata dia, sebagian besar warganya adalah petani yang memanfaatkan lahan-lahan mereka di Kelurahan Petobo untuk bercocok tanam. "Sebagian besar warga Petobo merupakan petani dan mereka masih menggarap lahan untuk bertani menghidupi keluarga di lahan yang tidak terdampak likuifaksi," ujar dia.

Ia menegaskan, bahwa dalam waktu dekat warga korban likuifaksi di Kelurahan Petobo akan menemui Gubernur Sulteng Longki Djanggola untuk membahas kembali lahan/lokasi relokasi.

Terkait hal itu Ketua RT 1/RW 5 Kelurahan Petobo Abd Naim mempertanyakan alasan Pemprov Sulteng tidak menetapkan bagian timur Kelurahan Petobo (arah timur lokasi likuefaksi) sebagai tempat/lokasi relokasi bagi korban bencana.

Sekitar 1.642 kepala keluarga atau 3.800 jiwa korban terdampak gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo saat ini berada di lokasi pengungsian di jalan jepang atau sebelah timur dari area likuefaksi.**




Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN