Berkomitmen Berjuang untuk Padagimo




Reportase: andono wibisono
MEMASUKI Tahap rehabilitasi dan pemulihan terdampak bencana di Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Parigi Moutong (Padagimo) negara wajib untuk selalu hadir. Bahkan, secara pribadi maupun sebagai anggota DPR RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, kader Partai Nasdem, Akhmad M Ali terus berkomitmen untuk berjuang untuk hak-hak korban. Hal itu diungkapkan Mat Sun, sapaan akrabnya ketika dua jam bersama simpul-simpul forum korban bencana Padagimo ‘Ngopi Bareng’ di Warkop Sudimari K2 Jalam Masjid Raya, Palu Timur Minggu (10/02/2019).

Menurut M. Ali, komitmen pada hak-hak korban itu saat ini begitu sangat komplek. Mulai dari tuntutan warga terdampak likuifaksi di Balaroa, Petobo dan Jonooge yaitu soal hak-hak keperdataan lahannya apabila tidak dapat lagi digunakan sebagaimana sesuai dengan peta Zonasi yang tidak dapat dibangun.

‘’Ini bagaimana? Hak-hak akan keperdataan lahan mereka (korban.Red). apakah ada ganti rugi, atau ada konpensasi nantinya itu akan kita bahas di DPR,’’ terangnya dihadapan simpul forum yang akan menggelar Kongres Korban Padagimo bulan ini.
-
Aspirasi korban bencana Padagimo lainnya, kata Bendahara Umum DPP Partai Nasdem itu yaitu soal hak-hak korban yang semestinya dilibatkan dalam proses pembagian dana stimulan, ahli waris korban, soal Huntap dan masih dia dengar pula terkait dengan Huntara. Ini juga tidak bisa diabaikan. Hak korban juga,’’ terangnya.

Point yang mendasar, kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI itu yang sudah sampai pada penyampaian aspirasi ke pimpinan DPR RI, yaitu terkait dengan pemutihan/penalanggan atau penghapusan kredit para debitur yang menjadi korban di Padagimo. ‘’Saya sudah membawa aspirasi ini dengan mendampingi FPPH pada Ketua DPR RI Pak Bambang Susatyo. Pak Bambang minta data valid dan update soal jumlah debitur. Mana itu, FPPH,’’ tandas Mat Sun.


-
Ia pun tidak sepakat, apabila ada pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak perlu penghapusan kredit korban. ‘’Bagaimana mungkin seseorang akan dapat bangkit dan kuat apabila seluruh harta bendanya yang menjadi jaminan kredit untuk usaha telah musnah, dia pun masih diwajibkan untuk membayar ke perbankan dan lembaga keuangan. Ini sebuah hal yang tidak adil, ini hak-hak keperdataan korban. Kalau ada pemaksaan itu kebiadaban,’’ tandas M Ali.

Ia mengusulkan, agar ada upaya-upaya relaksasi pada debitur. Yaitu dengan skema; pengpausan, penundaan dengan relaksasi. ‘’Saya kira mana-mana yang dihapus kreditnya dan yang mana ditunda untuk diberikan relaksasi. Itu manusiawi,’’ akunya.

Olehnya, ia tidak sepakat apabila perjuangan-perjuangan tersebut disampaikan dengan show force, jalanan dan dengan emosional dan marah-marah. ‘’Saya secara pribadi akan bersama dalam barisan perjuangan para korban. Tapi saya tidak sepakat dengan cara-cara show force, marah-marah dan caci maki. Kita harus mengedepankan non litigasi standing. Kita harus cerdas, kuat dan benar membawa data korban. Saya setuju negara harus hadir disini,’’ tandasnya.

Akhmad H Ali juga tidak menghadap-hadapkan pernyataan Wapres JK sebagai Ketua Satgas Bencana dengan tuntutan korban Padagimo yang berdampak pada sensitifitas politik. ‘’Yakinlah kami berjuang sebagai wakil rakyat Sulteng di Jakarta. Di sana ada Pak Maman, Pak Muhidin kami semua akan bekerja sama berjuang, masih panjang. Jangan terus mempeta-konflikkan pernyataan Wapres dengan korban,’’ ajaknya. **

POIN PENTING ‘NGOPI BARENG’ ANGGOTA DPR RI, AKHMAD M ALI

1.   Semua Stakeholder Sudah Waktunya Membangun Empati dan Simpati pada Korban Bencana;
2.  Perjuangan Penghapusan/Penundaan Kredit Debitur Butuh Data Valid dan Update yang Didukung Masyarakat Korban dan Pemerintah;
3.      Relaksasi Hutang melalui OJK dan Pemerintah;
4.      Sebagai Wakil Rakyat di DPR RI Siap Mengawal hingga Ada Legitimasi Kuat terhadap Penanganan Korban Bencana di Padagimo;
5.  Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah terdampak Bencana Harus Distimulan lewat Kebijakan Investasi (Capital) ;
6.      Perjuangan Pemulihan Bencana Jangan Dijadikan Ajang Insentif Elektoral Legislatif di tahun Politik; 
----------------------------------------------------------------------------
Sumber: diskusi ‘Ngopi Bareng’ Akhmad H Ali





Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN