.

.

Eksekusi Pejabat Eks Napi Tipikor Terganjal


@Ilustrasi
Reporter/Morowali: Bambang Sumantri
HINGGA Saat ini, masih ada pejabat eselon II eks napi tipikor yang menduduki jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali sejak dilantik Bupati Anwar Hafid pada masanya.

Padahal, baik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat telah menyatakan pejabat tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sesuai aturan yang berlaku.

KASN bersurat dengan Nomor: B- 151 /KASN/2019 tertanggal Jakarta, 11 Januari 2019 bersifat segera, memuat tentang Penjatuhan sanksi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yang terkena kasus tindak pidana korupsi.

Dalam surat tersebut, KASN menuliskan empat nama pejabat eks napi tipikor eselon II yang masih menduduki jabatan, yakni Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, "MAD", Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, "HNS", Kepala Dinas Sosial, "ZM", serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, "RS".

Di masa pemerintahan baru kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Taslim-Najamudin, para pejabat bersangkutan masih juga tetap dipertahankan, meskipun sebelumnya telah melakukan pergantian sejumlah pejabat dimana pemerintahannya belum berumur enam bulan.

Hal itu kemudian yang membuat BKN dan dua menteri harus menyurat kepada Bupati Morowali. Surat itu tertuang pada Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, Nomor:153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dalam konsiderans di bagian keputusan, menetapkan pada poin kesatu bahwa tujuan keputusan bersama tersebut dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakkan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Sementara di poin kedua, ruang lingkup keputusan bersama meliputi :

a.Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

b.Penjatuhan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c.Peningkatan sistem informasi kepegawaian.

d.Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah.

e. Monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.
   
Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Morowali lewat Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin, As'ad Hasan yang pernah dikonfirmasi hanya memberikan jawaban singkat. "Sekedar info bahwa Pemda Morowali sangat serius menanggapi surat tersebut dan dipercayakan kepada Bagian Hukum untuk melakukan kajian dan proses hukum slanjutnya," jelasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setkab Morowali, Bahdin Baid yang dikonfirmasi via pesan elektronik Whats App (WA) menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti surat tersebut dan siap melakukan ekseskusi. Namun untuk melakukan hal itu, Pemkab Morowali masih terkendala tidak adanya salinan putusan inkrah, padahal sudah menyurat kepada pihak terkait, yakni Pengadilan Negeri, Rutan, maupun Kejaksaan.

"Pemkab Morowali berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian, hanya yang jadi permasalahan hingga hari ini belum bisa dieksekusi karena Pemkab sudah menyurat kepada pihak Pengadilan Negeri Poso, Rutan, dan yang terkait untuk meminta salinan putusan, namun hingga hari ini belum diberikan, karena nantinya nomor putusan atau nomor perkara itu akan dimasukkan dalam surat pemberhentian tidak dengan hormat, kita hanya bisa melakukan eksekusi jika itu sudah ada sehingga nantinya kita juga tidak ada masalah ke depannya," ungkapnya.

Bahdin mengatakan, jika salinan putusan sudah ada, maka eksekusi yang dilakukan nantinya tidak akan ada celah pihak Pemkab akan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pihak Pemkab Morowali pun sudah melayangkan surat balasan dengan tembusan ke BKN Pusat dan Kemenkumham.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN