JANGAN CONTOH MODEL "LOMBOK"


800 Tim Diturunkan Verifikasi

Reporter/editor: firmansyah lawawi/andono wibisono
PERNYATAAN Gubernur Longki Djanggola agar pencairan dana stimulan untuk rumah rusak berat, ringan dan sedang tidak bertele-tele dan merumitkan korban yang sempat viral di media sosial mendapat pujian dan dukungan nitizen. Banyak nitizen berkomentar, Ini baru gubernur yang tau nasib kami korban bencana,’’ ujar Syafriah di medsos kemarin (05/02/2019) di postingan salah satu warga Palu.

Longki meminta agar segera dicairkan dana stimulan untuk perbaikan rumah secara langsung tanpa harus dengan sistem progres perkembangan pembangunan rumahnya. Beli paku dicatat, beli semen dicatat dan nanti pencairan sesuai progres itu saya rasa sangat ribet. Maaf, banyak warga saya yang patah pinsil (tidak memahami prosedur yang tergantung progresititas-red), rasanya saya tidak setuju,’’ ujar gubernur yang dalam rekaman video itu dalam sebuah rapat dengan menggunakan baju coklat dengan lambang kepangkatan. 

Video itu viral di grup grup WA, medsos dan telegram kemarin. Longki mengusulkan agar pencairan juga melampirkan surat pernyataan agar dana stimulan itu digunakan secara benar. Kalau tidak benar digunakan ya pidanakan saja,’’ tandas gubernur.

Jangan ikut pencairan model Lombok. Lambat, bertele-tele dan akhirnya tidak melibatkan korban dalam penanganan kebencanaan. Korban kok disuruh jadi kontraktor dengan model pencairan sesuai dengan progres kerja,’’ tulis nitizen lainnya.

Diketahui, pencairan dana bantuan stimulan, untuk perbaikan rumah rusak berat, sedang dan ringan akibat bencana, di wilayah Kota Palu. Ternyata tidak sebesar yang dikatakan pemerintah.

Besaran dana bantuan itu bisa dicairkan, sesuai progres perbaikan rumah milik warga yang tertimpa bencana langsung.

Jika dalam proses perbaikan rumah, tambahnya, tidak menelan anggaran sebesar Rp50 juta. Maka, dana yang diberikan, hanya sebatas rampungya bangunan rumah. Begitupun dengan rumah yang rusak sedang dan ringan.

Bukan hanya itu, bantuan stimulan yang dicairkan, hanya sebatas pembayaran terhadap toko bangunan. Itupun, dana tersebut, tidak diberikan langsung kepada warga. Tetapi melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk oleh pemerintah sendiri.

Anggota dari Pokmas, merupakan warga calon penerima bantuan. Anggotanya terdiri dari 15 hingga 20 orang. Setiap kelompok, didampingi tenaga konsultan dari pemerintah. Nantinya, Pokmas membuat perencanaan melalui proposal. Setelah itu, baru pencairan dengan cara transfer ke rekening Pokmas.

Sementara itu, guna percepatan pencairan dana stimulan bagi korban bencana alam, maupun kerusakan infrastruktur bangunan rumah. Sebanyak 800 tim gabungan verifikasi dan validasi data akan diturunkan ke setiap kelurahan yang ada di Palu.

“Tim gabungan tersebut meliputi dari Kementerian terkait, perguruan tinggi, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta satuan terdekat Pemprov. Seperti dari daerah lain. Bertujuan untuk melakukan survei lapangan di setiap kelurahan,’’ ungkap kepala BNPB Presley Tampubolon, usai giat percepatan penyaluran dana ahli waris dan dana stimulan bencana alam, Rabu (6/2/2019) di ruangan Bantaya kantor Walikota.

Mekanisme pencairan dana stimulan bagi korban bencana terdampak, menurut Presley dilakukan melalui pola transfer melalui rekening di Bank Mandiri. Data sementara kerusakan rumah untuk Palu sendiri, tutur Presley berdasarkan data kelurahan, sejumlah 42.000 korban. Telah dilakukan asessment sebanyak 17.000 orang. “Itulah yang akan dilakukan cross chek untuk pemadatan," paparnya.

Setelah itu, dilakukan komparasi antara data dari kelurahan dan asessment. Jika belum terkoneksi antara keduanya, dilakukan peninjauan lapangan lagi. Hingga semuanya sinkron. “Data inilah yang akan diberikan kepada tim gabungan tersebut. Untuk melakukan verifikasi dan validasi datanya," jelas Presley lagi.

Disoal terkait mekanisme pencairan dana stimulan seperti di Lombok yang memakan waktu lama, Presley menjelaskan bahwa Kepala BNPB pusat menekankan agar proses tersebut harus cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. 

“Olehnya tim gabungan serta Kementerian PUPR, nantinya akan melakukan kajian, apakah mekanisme dana stimulan untuk Sulteng masih memakai pola seperti yang ada di Lombok, atau ada modifikasi khusus, untuk percepatan, ketepatan dan pertanggung jawabannya," akunya.

Bagi masyarakat yang telah merehabilitasi sendiri rumahnya sebelum tim gabungan turun melakukan cross chek, Presley membeberkan bahwa akan tetap dilakukan verifikasi. "Prinsipnya, tim gabungan akan melibatkan ahli untuk melihat apakah rumah yang baru dibangun akibat bencana alam tersebut tahan gempa. 

Sehingga jika gempa bumi terjadi lagi, rumah itu akan kembali rusak," bebernya. Rapat koordinasi tersebut diikuti Sekdakot, Asri. SH, Kepala Bappeda Arfan, perwakilan Bank Mandiri Palu, serta Camat dan lurah sekota Palu.






Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN