JK : Tidak Ada Pemutihan Kredit


Reportase: Ikhsan Madjido

UPAYA Pemulihan pascabencana Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong nampaknya lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan pemulihan ekonomi, yang salah satu satunya pemutihan utang seperti rekomendasi Bappenas dan diperjuangkan nasabah bank yang menjadi korban bencana dinomor sekiankan.

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan tidak ada yang namanya pemutihan kredit meskipun debitur berada dalam wilayah terdampak bencana.

"Tidak ada namanya pemutihan utang, yang ada hanya ditunda pembayarannya. Itu namanya direlaksasi," kata JK saat memberikan keterangan pers usai memimpin Rakor tertutup percepatan rekonstruksi pascagempa Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, Kamis (31/1/2019).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, JK menyebut bahwa utang debitur dapat ditunda penagihannya maksimal hingga tiga tahun.

"Hanya diringankan atau direlaksasi. Misalnya ada yang diberikan 1 tahun, ada 3 tahun karena menjadi korban bencana," kata JK yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Selain itu, JK menegaskan bahwa hunian sementara (huntara) yang diberikan kepada pengungsi korban bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong tidak dapat dikonversi atau diganti dengan uang tunai.

Penegasan ini terkait upaya sejumlah pengungsi yang belum mendapatkan jatah huntara agar diberikan uang tunai saja supaya mereka bisa membangun sendiri hunian sementara.

"Tidak bisa. Tidak bisa," tegasnya.

Dikatakan bahwa penguangan huntara tidak bisa dilakukan sebab tidak ada dalam aturan manapun yang membolehkan hal tersebut.

JK juga menyampaikan dana stimulan untuk rumah yang rusak berat, sedang dan ringan minggu depan akan diberikan dana stimulasi untuk memperbaiki rumahnya.

“Kalau rumah rusak berat 50 juta, sedang 25 juta, rusak ringan 10 juta. Itu standarnya seluruh Indonesia begitu. Jadi kita tidak mengganti tetapi membantu. Yang meninggal 15 juta diberikan santunan,” ujarnya.    

Untuk relokasi, kata JK, tidak ada kendala. Mungkin hanya kasus tanah yang selesaikan dulu. Mungkin ada yang selesai 6 bulan. Ada 1 tahun tidak total semua 2 tahun. Yang perbaiki rumahnya bisa selesai 1 bulan, 2 bulan, pembangunan rumah baru bisa selesai 6 bulan.

“Tetapi total dianggap tutup buku paling nanti selama 2 tahun pemerintah membantu,” tandasnya.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN