Komnas HAM Minta KPK Awasi Penanganan Bencana


Reportase: andono wibisono

KOMISI Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia RI perwakilan Sulawesi Tengah mengapresiasi perpanjangan status transisi darurat bencana di Padagimo, Sulteng. Bahkan, Komnas HAM mengusulkan agar seluruh tahapan penanganan bencana di Sulteng diawasi. ‘’Bila perlu membuka kantor sementara di Palu,’’ tulis Ketua Komnas HAM perwakilan Sulteng, Dedi Askary SH ke kailipost.com

Catatan pentingnya, segala soal kekurangan lainnya yang mengemuka dalam rapat evaluasi, jangan hanya sekedar dijadikan catatan belaka. Menurutnya, evaluasi rapat tersebut yang mengungkap segala kekurangan, kendala dan masalah menjadi rekomendasi yang harus dilaksanakan pada tahap selanjutnya. ‘’Atau pada tahap perpanjangan transisi darurat ke pemulihan (jika tahap perpanjangan itu dilakukan),  jangan hanya menjadi tumpukan dokumen sebagai bahan santapan rayap apalagi hanya dijadikan alasan agar tahap transisi darurat ke pemulihan dilakukan perpanjangan, pastikan semuanya dapat dilakukan perbaikan, pastikan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan cepat, tepat efisien,’’ terangnya.

Patut diingat, lanjut Dedi, jika perpanjangan itu sampai dilakukan konsekuensinya sama dengan memperpanjang penderitaan masyarakat korban yg masih bertahan di 400 titik tenda-tenda pengungsian.

Pada tahap selanjutnya agar benar-benar diingat, khususnya bagi pemerintah pusat. ‘Maksimalkan fasilitasi dan asistensi Pemprov dan Pemkab/Pemkot, bukan intervensi sebagaimana yang dilakukan selama ini,’’ ujarnya.

Dedi juga mendukung sikap Wapres RI, Jusuf Kalla telah menegaskan komitmennya untuk segera menginstruksikan PLN agar segera penuhi kebutuhan listrik di huntara-huntara yang sudah ada. Komnas HAM juga mengusulkan membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan semua pihak.

‘’Maksimalkan penggunaan sumber daya lokal, khususnya SDM-SDM lokal yang potensial, koordinasi dengan rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk pelibatan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir khususnya dari program studi pendidikan, tehnik dll, dorong ormas dan organisasi lokal untuk bersama-sama, bergotong royong bangun Sulteng yg lebih hebat dan bermartabat.’’ Usulnya.

Sementara untuk kepentingan pengawasan dan penindakan hukum, maksimalkan peran dan fungsi aparat penegakkan hukum baik kepolisian maupun BPKP atau perwakilan BPK, bila perlu, KPK segera membuka Kantor Perwakilannya di Sulteng.** 

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN