Payung Hukum PKL Dibahas Dekot


Reporter: Firmansyah Lawawi


RANCANGAN peraturan daerah (raperda) tentang perubahan atas perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) mulai dibahas dewan kota Palu dalam rapat paripurna dengan agenda penjelasan Walikota atas tiga buah raperda, Kamis (7/2/2019).

Sekretaris Kota Palu, Asri SH menjelaskan raperda tersebut merupakan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah kota Palu, untuk memfasilitasi serta  pengaturan  terhadap pedagang kreatif lapangan atau pedagang kaki lima.

Selain itu, juga untuk mewujudkan sistim kota Palu yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Olehnya, disamping PKL diberikan kesempatan untuk dikembangkan. Namun tetap menjaga  faktor keseimbangan terhadap kebutuhan lainya,” kata Asri.

Sanksi pidana atas perda sebelumnya, dinilai tidak bisa dilaksanakan dengan optimal oleh perangkat daerah terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan perubahan atas perda tersebut.

Dua rancangan peraturan lainya yang telah dilakukan pembahasan ditingkat legislatif bersama pemkot adalah Raperda penyelenggaraan kesehatan reproduksi dan Raperda bentuk besaran serta tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah, retrubusi daerah pada kawasan ekonomi khusus di kota Palu.

Sementara, Wakil ketua I DPRD Palu, Basmin Karim selaku pimpinan sidang membeberkan bahwa sesua hasil rapat badan pembentukan peraturan daerah (Bapperda) yang telah ditentukan dalam mekanisme ditingkat  pembicaraan awal Dekot.

Dituangkan dalam rekomendasi atas atas tiga Raperda nomor 188.34/01/produk hukum dan dokumentasi tanggal 6 Februari 2019.

Bapperda yang bertugas dalam pembentukan peraturan daerah bersama OPD terkait Pemkot, telah melakukan pembahasan ketiga Raperda tersebut. Dengan menyesuaikan alokasi waktu.

Bertujuan demi tercapainya prodak hukum daerah yang memenuhi harapan. Dalm penyelenggaran pemerintahan. Guna optimalisasi pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari tiga puluh lima anggota DPRD Palu, sebanyak dua puluh dua anggota yang hadir. Namun korum rapat telah tercapai. Rapat paripurna tersebut dihadiri instansi terkait Pemkot. ***
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN