Pemkot Diminta Dukung Usaha PKL Kepariwisataan


Reporter: Firmansyah Lawawi

TURIS Lokal maupun asing  berwisata menikmati pemandangan alam di Kota Palu pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi menurun drastis sehingga perlu dilakukan berbagai cara untuk mengambalikan animo wisatawan berkunjung ke Palu.

Pemerintah Kota Palu pun diminta mendukung penuh usaha Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berorientasi terhadap pengembangan kepariwisataan.

"Pemkot Palu perlu memasukkan kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi PKL yang jenis usahanya menunjang pengembangan pariwisata di Kota Palu," kata Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Palu Anwar Lanasi dalam rapat paripurna di DPRD Palu, Jumat (8/2/2019) sore.

Dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahu 2017 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, Anwar Lanasi meminta PKL tersebut diberi bantuan salah satunya berupa modal usaha.

"Dukungan yang diberikan baik peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) maupun dukungan berupa modal usaha bagi mereka," kata Anwar.

Diharapkan aspirasi itu dapat diimplementasikan oleh Pemkot Palu dalam butir-butir ketentuan di dalam raperda tersebut.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi PKB Nasir Dg Gani meminta Pemkot Palu perlu melakukan pendekatan kepada PKL agar koordinasi antara pemerintah kota dan PKL demi mengimplementasikan raperda tersebut jika nantinya disahkan menjadi peraturan daerah dapat terwujud tanpa menggunakan kekerasan.

"Terhadap raperda ini Fraksi PKB menyambut baik karena sejalan dengan visi dan misi Pemkot Palu untuk menghidupi sistem perkotaan yang seimbang, aman ,tertib, lancar dan sehat yang tetap menjaga keseimbangan kebutuhan lain,"kata Nasir.

Dalam rapat paripurna itu dibahas pula raperda kesehatan reproduksi serta Raperda bentuk besaran dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan pajak dan retribusi daerah pada kawasan ekonomi khusus (KEK).

Bey Arifin anggota Komisi A dari fraksi Hanura mengungkapkan Raperda kesehatan reproduksi patut diprioritaskan bagi masyarakat kota Palu, utamanya bagi wanita. Olehnya diperlukan sebuah peraturan guna mengatur tata kelola yang sistimatis, sebagai standar operasional.

Terkait raperda tentang  bentuk besaran dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan pajak serta retribusi daerah kawasan ekonomi khusus, Bey Arifin menjelaskan bahwa hal tersebut merujuk kepada peraturan pemerintah, nomor 26 tahun 2015.

Tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus (KEK), pemerintah daerah dapat menentukan sendiri, bentuk besaran dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan pajak dan retribusi, kepada badan usaha maupun pelaku usaha di wilayahnya.

Rapat paripurna tersebut dihadiri wakil ketua II DPRD Palu, Erfandi Suyuti, staf ahli Sekdakot Palu, Singgih mewakili Walikota, serta intansi terkait Pemkot Palu.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN