Perbankan & OJK Tolak Penundaan



Sumber/editor: Humpro Sulteng/Ikhsan Madjido
TERKAIT Dengan potensi bisa tidak dilakukan pemutihan hutang masih tetap berpegang dengan kebijakan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI, dan tuntutan terhadap pemutihan hutang merupakan hal yang sangat selektif sekali dan merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan dan OJK Pusat dan bukan ranah kebijakan Perbankan dan OJK Sulawesi Tengah.

“Perbankan dan OJK Sulteng tidak dapat melakukan penundaan hutang, apalagi pemutihan. BI saat ini konsen terhadap pemulihan aksebilitas masyarakat dalam memperoleh kredit perbankan karena perekonomian Sulawesi Tengah masih digerakkan dengan kredit perbankan dan BI juga memperhatikan bahwa proses restrukturisasi kredit oleh masing masing Bank sangat variatif sesuai dengan kesepakatan antara Debitur dangan Perbankan,” terang Kepala Perwakilan BI Sulteng, Miyono, pada rapat kredit masyarakat terdampak bencana, di Palu (Selasa, 12/2/2019).

Pimpinan Perbankan yang hadir seperti Dirut PT Bank Sulteng, Cabang BRI, BTN, Bank Mandiri, dan pegadaian kompak menyampaikan bahwa dengan terjadinya bencana seluruh perbankan mengalami kerugian dan telah melakukan kebijakan perlakukan khusus terhadap debitur untuk penangguhan pembayaran cicilan kredit sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan Pihak Bank dengan  Debitur dan kebijakan pada masing masing perbankan terkait dengan perlakukan khusus sangat variatif sesuai dengan keputusan manajemen perbankan.  

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Moh Hidayat Lamakarate yang memimpin rapat mengharapkan penjelasan dari perbankan terkait dengan adanya tuntutan dari debitur yang diwakili Forum Penghapusan dan Pemutihan Hutang (FPPH) agar dapat dilakukan Penghapusan Hutang Kredit Bank, dapat memahaminya.

“semua kita yang hadir dalam pertemuan ini telah mendengarkan seluruh penjelasan dari masing masing pimpinan Perbankan dengan baik terkait dengan tuntutan debitur yang diwakili FPPH dan sudah sangat jelas disampaikan bahwa kebijakan terhadap pemutihan Kredit sampai dengan saat ini belum ada,” kata Hidayat.

Dan perlakuan  khusus terhadap debitur terdampak bencana, sebut Hidayat, diatur masing masing Bank dan kebijakan perlakukan khusus ini diatur manajemen dan sesuai dengan kesepakatan debitur dengan perbankan dalam hal penundaan pembayaran cicilan kredit dan perlakuan khusus debitur oleh masing masing bank disesuaikan dengan dampak yang dialami debitur. 

Debitur juga masih dimungkinkan untuk meminta perpanjangan waktu penundaan pembayaran kredit. “FPPH agar dapat menyampaikan kebijakan kepada seluruh debitur dan debitur diminta secara langsung datang kepada perbankan,” pintanya.

Rapat tersebut  dihadiri Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, Kepala Biro  Ekonomi, Kepala Biro Humas dan Protokol, Pimpinan OJK Perwakilan Sulawesi Tengah Gamal AK, Pimpinan BI Perwakilan Sulawesi Tengah Miyono, Pimpinan Perbankan Sulawesi Tengah dan Forum Penghapusan dan Pemutihan Hutang.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN