PTA Palu Canangkan Zona Integritas


Sumber: Humpro Sulteng

PENGADILAN Tinggi Agama Sulawesi Tengah, Kamis, (31/01/2019), melaksanakan deklarasi pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

Deklarasi dihadiri oleh Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten I Bidang  Adm. Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dr H Moh Faisal Mang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

Deklarasi Pencanangan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan Reformasi Birokrasi. Melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.

Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan ikrar janji pegawai PTA dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, Dr H Abu Huraerah, beserta jajaran, disaksikan Asisten I Pemprov Sulteng  dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Abu Huraerah mengatakan, pencanangan zona integritas ini merupakan tindak lebih lanjut dari Surat Direktur jendral Badilag MA-RI No.3539/Dja/H.M.00/XII/2018,tanggal 18 Desember 2018 Tentang Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dan untuk Wilayah PTA Sulteng saat ini telah Deklarasi 3 Satker, dan Insya Allah akan menyusul 3 Satker lainnya.

lebih lanjut ia menatakan, dengan telah di ucapkannya ikrar tadi, hal itu merupakan komitmen bersama pimpinan beserta seluruh aparatur PTA Sulteng bahwa sepenuhnya telah siap membangun Zona Integritas dengan tahapannya hingga mewujudkan WBK dan WBBM, dan kami sepenuhnya telah siap melakukan dan melanjutkan perubahan-perubahan pada semua area sesuai Program Reformasi Birokrasi.

selain itu sebagai dukungan dan antisipasi dalam upaya melakukan perubahan yang signfikan, MA telah menelurkan banyak regulasi , misalnya Perma No.7/2017 tentang Penegakan disiplin Kerja Hakim, Perma No 8/2017 pengawasan atasan langsung, Perma No. 9/2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan. demikian juga Maklumat Mahkamah Agung No.1/2017 yang menginstruksikan agar mempedomi dan melaksanakan semua regulasi dengan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, Gubernur Longki dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan memandang penting penandatanganan pakta integritas ini sebagai amanah sekaligus tuntutan reformasi birokrasi yang harus betul-betul diresapi, dipahami dan diterapkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing di institusi pengadilan tinggi agama.

selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan jadi pedoman bagi seluruh aparatur dalam menjaga integritasnya yaitu kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan untuk selalu menaati aturan undang-undang, kode etik profesi dan norma-norma lainnya supaya terhindar dari bentuk-bentuk penyimpangan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas negara seperti kkn, terlambat masuk kantor, kerja tidak produktif, malas, kurang rapi, kurang ramah dalam pelayanan dan lain sebagainya.

Diakhir sambutannya Gubernur Longki atas nama pribadi dan pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah menaruh harapan, setelah menanda tangani pakta integritas betul-betul mengedepankan sikap jujur, amanah dan profesional dalam rangka menjaga citra dan kredibilitas pta palu, mengingat maju mundurnya institusi pta palu sangat ditentukan oleh ketulusan pelayanan dan kinerja semua aparatur PTA Palu.


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN