Reklamasi Ancam Ekosistem Pulau Sombori


Reporter/morowali: Bambang sumantri

KINI di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah marak reklamasi pantai oleh perusahan-perusahaan tambang yang kuat dugaan tanpa izin, seperti AMDAL, UPL/UKL dan lainnya. Maraknya reklamasi pantai perusahaan tambang khususnya di wilayah Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Ironinya, beberapa perusahaan industri tambang yang tidak memiliki smelter itu terus melakukan aktifitas pertambangan dan reklamasi untuk pembuatan dermaga usaha khusus (DUK).

Fakta tersebut membuat miris Ketua Umum Sombori Diving Club (SDC) Morowali, Kasmudin ketika melintas di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir. Paparnya, ekosistem mangrove yang dulunya rimbun, lebat dan hijau, kini tinggal puing, laut menjadi lumpur merah akibat reklamasi besar-besaran tersebut.

Harapan kami selaku lembaga pemerhati lingkungan dan konservasi khususnya wilayah pesisir memohon dengan sangat, agar Pemkab Morowali dan Pemprov terkhusus Dinas Kehutanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup segera melakukan peninjauan dan investigasi ke Bungku Pesisir, sebelum terjadi kerusakan yang makin parah," ungkap Kasmudin.

Ia juga mengatakan bahwa salah satu dari puluhan fungsi ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, memiliki peran terpenting yaitu penahan gelombang tsunami dan abrasi pantai, apalagi radius kerusakannya telah menghampiri kawasan wisata andalan Morowali saat ini, yakni Pulau Sombori.

Jika tidak segera dilakukan tindakan tegas oleh pemda, maka Sombori akan tinggal kenangan, seharusnya Pemda Morowali memberikan solusi dan tindak tegas, minimal melakukan reboisasi kembali hutan yang telah gundul utamanya menggantikan kerusakan terumbu karang dan mangrove dengan titik lokasi yang tidak jauh dari aktivitas tersebut, sehingga keresahan warga tidak lagi menjadi konflik sosial dan juga sedikit meminimalisir pencemaran terus menerus," jelasnya.

Kasmudin mengungkapkan, lembaganya siap turun jika ada aksi penghijauan bersama instansi terkait guna mengembalikan ekosistem alam yang telah rusak di wilayah tersebut. Dijelaskannya, aturan mengenai reklamasi di wilayah pelabuhan sungai dan danau dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Permenhub No 52 Tahun 2011) sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN