Segera, Cairkan Dana Stimulan & Santunan !


PEKAN INI CAIR

Sumber/editor/jakarta: Humpro/andono wibisono
KEPALA Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo menegasi agar penyaluran dana stimulan dan santunan pada korban bencana Palu, Sigi, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo) segera dicairkan. Jangan lagi menunggu tim verifikasi. Cukup by name by address. Jangan sampai masyarakat korban menunggu lama lagi sesuai arahan Wakil Presiden RI,’’ tandasnya ketika memimpin rapat percepatan pemulihan dan rekonstruksi bencana Sulteng (4/2/2019) di Jakarta lalu.  Hadir dalam rapat itu, Gubernur H Longki Djanggola bersama Walikota dan para bupati Padagimo di kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur.

Rapat lengkap tersebut dihadiri wakil Menteri Keuangan, Dirjen Depsos, perwakilan BPKP, perwakilan Kementrian PUPR juga dihadiri Walikota Palu Drs Hidayat MSi, Wakil Bupati Donggala Drs Moh. Yasin, Wakil Bupati Sigi Paulina dan Wakil Bupati Parigi Moutong Drs Badrun Nggai dan unsur TNI/Polri, pihak Perbankan. 

Kata Doni, dana santunan dan stimulan bagi rumah rusak ringan bisa segera dilakukan. Tidak perlu menunggu selesai verifikasi. Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Sesuai instruksi Wapres dalam waktu seminggu sudah harus di salurkan. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana," tegasnya. 

Disampaikannya, dalam proses penyaluran, disegerakan dana stimulan untuk rumah rusak ringan dan santunan duka. Sembari penyaluran stimulan untuk rumah rusak dan santunan duka, juga dilakukan verifikasi bagi rumah rusak sedang dan rusak berat yang akan dibantu oleh TNI dari kesatuan Zipur. 

"Segera perbantukan personil dari beberapa wilayah terdekat untuk memback up, karena diperlukan personil yang cukup banyak untuk melakukan verifikasi agar target sesuai instruksi Wapres paling tidak dua minggu sudah dipastikan siapa saja yang rumahnya rusak sedang, rusak berat yang akan diperbaiki atau mungkin rusak berat yang harus masuk Huntap," jelas kepala BNPB, Doni Munardo.

Dalam rapat Kepala BNPB juga meminta kesiapan perbankan dalam penyaluran dana stimulan dan santunan. Masing-masing kabupaten/kota diminta tanggapan soal perbankan mana yang dianggap bisa memudahkan masyarakat untuk membuka rekening. Disepakati untuk Kota Palu akan menggunakan Bank Mandiri, Kabupaten Sigi melalui Bank BNI sedangkan Donggala dan Parimo sepakat menggunakan Bank BRI. 

"Untuk membantu masyarakat membuka rekening saya minta dilakukan penambahan personil dari perbankan mengingat ribuan masyarakat yang akan kita layani dalam proses penyaluran nantinya. Baik dana stimulan yang akan dikucurkan melalui BNPB maupun dana santunan yang akan direalisasikan melalui kementerian sosial. Supaya pelaksanaan di lapangan bisa cepat. Bank yang ditunjuk dipastikan adalah bank yang bisa dijangkau masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan," jelas Doni. 

Selain itu diawal rapat, Kepala BNPB menyampaikan arahan presiden dalam rapat terbatas terkait langkah-langkah penanganan bencana ke depan. Pertama; terkait Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yang telah dikembangkan sejak tahun 2016 bersamaan dengan pengembangan rancangan keputusan Presiden (rankeppres) dengan tujuan agar menjadi payung hukum penyelenggaraan multi hazard early warning system (MHEWS) yang terintegrasi secara nasional, dalam bentuk produk hukum yang mengatur. 

Ini sistem peringatan dini yang telah dibuat oleh beberapa kementerian dan lembaga di Indonesia belum terkoordinasi dan terkolaborasi dengan baik untuk melakukan pantauan secara terintegrasi dan komprehensif. Integrasi sistem peringatan dini secara nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas sistem-sistem peringatan dini yang sudah ada. 

Selain itu juga tentang usulan dana kontejensi bencana.  "Dalam rancangan Perpres nanti SOP tanggap darurat Gubernur/Wakil Gubernur sebagai Komandan Satuan dan Pangdam serta Kapolda sebagai wakilnya," terang Kepala BNPB. 

Gubernur Longki dalam kesempatan itu melaporkan perkembangan terkini langkah-langkah percepatan penanganan bencana di Sulteng. Disampaikannya, selaku gubernur telah mengeluarkan instruksi kepada Bupati-Walikota terdampak untuk segera membentuk satuan tugas verifikasi yang nantinya akan dibantu TNI/Polri.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN