.

.

Tangguhkan Kredit Bukan Wewenang Gubernur


Reporter: Firmansyah Lawawi

PENUNDAAN Pembayaran kredit terhadap perbankan bagi masyarakat berdampak bencana bukanlah kewenangan gubernur.

Gubernur tidak  memiliki kewenangan terkait mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran hutang, karena hal ini bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah, Moh Hidayat Lamakarate dihadapan pengunjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi, Senin (11/2/2019).

Namun, menurutnya, keputusannya berada di tingkat pemerintah pusat. "Tanggal 30 November 2018 lalu kami telah mengakomodir forum debitur bencana dengan menerbitkan surat dan telah mengirimkannya kepada Presiden RI, terkait penghapusan hutang. Saya sendiri yang konsep suratnya. Namun kewenanganya berada di pemerintah pusat," katanya.

“Yang pasti kami selaku pemda akan selalu berada di depan masyarakat Sulteng. Apa yang bisa kami lakukan akan kami lakukan dan kami pihak pemerintah tidak memberikan janji atau jaminan apapun yang terkait bukan kewenangan kami. Tetapi kami akan berusaha memfasilitasi terkait permasalahan-permasalahan di luar kewenangan kami," tambah Sekprov.
@Firmansyah
Direncanakan, hari ini (Selasa, 12/2/2019), Pemerintah Daerah akan melakukan pertemuan dengan pihak OJK Perwakilan Sulteng, BI Perwakilan Sulteng, pihak Perbankan dan FPPH bertempat di kantor Gubernur untuk membahas kebijakan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 soal Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) menuntut pemerintah provinsi melalui Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan untuk penundaan pembayaran kredit minimal 12 bulan kepada pihak perbankan, maupun lembaga pembiayaan (leasing).

Berdasarkan laporan masyarakat berdampak bencana, beberapa pihak perbankan maupun leasing hanya memberikan waktu penundaan pembayaran kredit 3 sampai 6 bulan dan saat ini beberapa pihak terkait tersebut telah mulai melakukan penagihan kepada debitur yang berdampak.

“Bagaimana mungkin masyarakat yang berdampak bencana bisa memperbaiki ataupun memulihkan ekonominya dalam jangka waktu 3 atau 6 bulan,” kata korlap aksi.

Sebelumnya, forum telah melayangkan surat kepada semua Bank dan Leasing untuk menangguhkan hutang selama tiga tahun. Namun pihak yang diajukan tetap menolak hal tersebut.

"Kami meyakini kebijakan pemerintah daerah yang mampu serta mempunyai wewenang dalam mengakomodir  penangguhan hutang kepada masyarakat," tandasnya.

Salah seorang pengamat publik sangat menyayangkan tuntutan forum ini tanpa ada konsultasi sebelumnya. “Jadi sia-sia saja waktu dan tenaga memperjuangkan sesuatu yang kita sendiri belum tau prosedurnya,” katanya.

Sementara itu, diketahui salah satu anggota legislatif pusat asal Sulteng, Akhmad H Ali tidak sepakat apabila perjuangan-perjuangan tersebut disampaikan dengan show force, jalanan dan dengan emosional dan marah-marah. 

“Saya secara pribadi akan bersama dalam barisan perjuangan para korban. Tapi saya tidak sepakat dengan cara-cara show force, marah-marah dan caci maki. Kita harus mengedepankan non litigasi standing. Kita harus cerdas, kuat dan benar membawa data korban. Saya setuju negara harus hadir disini,’’ tegasnya.

Akhmad H Ali juga tidak menghadap-hadapkan pernyataan Wapres JK sebagai Ketua Satgas Bencana dengan tuntutan korban Padagimo yang berdampak pada sensitifitas politik. “Yakinlah kami berjuang sebagai wakil rakyat Sulteng di Jakarta. Di sana ada Pak Maman, Pak Muhidin kami semua akan bekerja sama berjuang, masih panjang. Jangan terus mempeta-konflikkan pernyataan Wapres dengan korban,’’ ajaknya. **


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN