Dinsos Beri Kesempatan Korban yang Belum Terakomodir


Reporter: Firmansyah Lawawi

KEPALA Dinas Sosial Kota Palu, Abidin Ar dalam keterangannya pada  hearing antara komisi A DPRD Palu, Senin (11/3/2019) di kantor Dekot Palu, mengungkapkan bagi warga korban bencana yang belum terakomodir sebagai penerima bantuan dari pemerintah, bisa mengajukan namanya melalui korlap dan  kelurahan setempat.

"Untuk pendataan masyarakat, bukan tanggung jawab dari Dinas Sosial. Melainkan pihak kelurahan dan instansi terkait yang mengkoordinir semua data. Dalam hal ini Bappeda kota Palu," jelas Abidin AR.

Data dari Bappeda dijadikan rujukan pendistribusian logistik bagi masyarakat yang berada di pengungsian.

Logistik tersebut dibagi berdasar metode by name by address.

"Perlu kami laporkan, keputusan Walikota Nomor 3 Bulan Januari Tahun 2019 telah menetetapkan jumlah pengungsi yang ada di kota Palu sebanyak 40738 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sejumlah 11165 dan tersebar di seratus titik pengungsian, " paparnya.

Ditambahkanya, dari Januari hingga Maret 2019 pihaknya telah menyalurkan anggaran dana dari APBD sekitar Rp25M kepada masyarakat di tempat pengungsian yang ada di kota Palu.

"Penyaluranya telah selesai dilaksanakan. Dalam penyaluran dana berupa logistik tersebut, kami didampingi oleh pihak kejaksaan Negeri, kepolisian, Kodim maupun tim inspektorat kota Palu," akunya.

Penyaluran logistik bagi warga di pengungsian sebut Abidin AR, meliputi beras, ikan asin, ikan kaleng, telur dan minyak goreng.

"Pembagian logistik berdasarkan by name by address. Mohon maaf bagi masyarakat yang tidak terdata, kami tidak berani memberikan logistiknya. Karena kami juga didampingi oleh beberapa pihak terkait, " katanya.

Mekanisme penyaluran bantuan di tempat pengungsian menurut Kadis Dinsos hanya sampai pukul 18.00 sore. Sesuai surat perintah pengiriman.

"Penyaluran bantuan dari dana APBD telah dihentikan. Masyarakat yang belum terdata dan tidak mendapat bantuan  akan diberikan bantuan dari lembaga swasta maupun pemerintah daerah lainnya, maupun negara luar. Hal ini berdasarkan usulan dari korlap atau posko pengungsian melalui kelurahan setempat," bebernya.

Apabila dana APBD daerah masih mencukupi, lanjut Abidin AR,  kedepannya mungkin akan ditambah waktu enam puluh hari dalam penyaluran kembali bantuan kepada masyarakat di pengungsian. Sesuai aturan Permensos nomor 4 tahun 2015.

"Beberapa waktu lalu saya dan Walikota mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah pusat sebesar Rp489 Milyar lebih bagi penanggulangan kemanusian bantuan logistik di kota Palu bagi warga yang ada di pengungsian,  selama kurun waktu 2019 hingga 2020. Namun hingga saat ini belum ada respon dari pihak pemerintah pusat," ucapnya.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN