.

.

Forum Korban Likuefaksi Petobo Sampaikan Tuntutan


Reporter: Firmansyah Lawawi
FENOMENA Likuifaksi yang terjadi di kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala merupakan peristiwa terbesar dan terparah tercatat dalam sejarah Geologi dunia saat ini.

Untuk kota Palu, tercatat menelan korban ribuan nyawa manusia. Belum lagi kerugian materil lainnya.
Memasuki enam bulan sejak tragedi tersebut. Masih menyisahkan polemik sosial di dalam masyarakat korban Likuifaksi. Diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana alam.

Menyikapi hal itu, Forum korban Likuefaksi Petobo telah merumuskan dan menyampaikan beberapa item tuntutannya pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) inklusi kota Palu, Kamis (14/3/2019) di Kampoeng Nelayan.

Beberapa tuntutan tersebut atara lain adalah meminta kepada Negara untuk memberikan perlakuan khusus terhadap korban bencana alam di wilayah terparah di wilayah kota Palu.

Forum korban Likuifaksi Petobo menolak untuk relokasi di wilayah lain. Dengan mengusulkan lokasi bagian atas yang masih berada dalam lingkup area itu sendiri sebagai pemukiman serta fasum dan fasos baru bagi warga korban bencana alam.

Dengan luas lahan yang masih tersedia sekitar 400 hektar are. Inklud 167 Ha dari titik persimpangan jalan Petobo bagian atas kearah timur, utara dan selatan.

Meminta kepada pemerintah untuk merealisasikan pembangunan museum Likuefaksi dunia pada lokasi bekas Likuefaksi Petobo sebagai area pengembangan ilmu pengetahuan dan titik tumbuh baru bagi ekonomi kreatif.

Revisi SK Gubernur Sulteng Nomor 369. Karena dalam keputusan tersebut hanya menyebutkan tiga titik relokasi di kita Palu. Yaitu Kelurahan Duyu, Talise dan Tondo. Sementara Kelurahan Petobo tidak tercantum didalamnya.

Revisi SK tersebut telah dijanjikan oleh Gubernur maupun Walikota dalam setiap kesempatan bertemu dengan warga, dalam via telepon hingga pemberitaan media publik.

Melakukan penundaan Revisi berdampak pada keresahan warga Kelurahan Petobo. Ketidak pastian hak perdata, sehingga mengakibatkan melemahnya geliat investasi dan ekonomi masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan warga atas suply air bersih di pengungsian. Sebagaimana termaktub dalam pernyataan Walikota kepada jajaranya pada tanggal 26 Desember 2018 untuk menuntaskan polemik tersebut bagi warga Kelurahan Petobo.

Menolak mekanisme pencairan dana Stimulan yang berbelit-belit. Sosialisasi peta mikro zonasi bagi masyarakat. Khususnya warga Petobo.

Realisasikan segera pencairan dana santunan duka korban bencana alam kepada ahli waris. Sesuai dengan Permensos Nomor 4 tahun 2015.

Terkait relokasi bagi masyarakat korban bencana ke wilayah lain, pemerintah harus menelaah dan mempertimbangkan berbagai aspek. Seperti kultural dan ekonomi masyarakat. Sehingga kedepanya tidak akan menimbulkan konflik sosial di area relokasi baru. Olehnya dipersiapkan master plan lokasi pembangunan Petobo baru. Dengan tetap berpegang pada keadilan bersama.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN