Ketua DPRD Morut Diperiksa Polda


Reporter: Ikhsan Madjido

KETUA DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut), Syarifudin Majid, memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polda Sulteng untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Jumat (8/3/2019) sekitar pukul 14.30 WITA.
Kasubdit Penmas Hubungan Masyarakat Polda Sulteng, Kompol Sugeng, Minggu (10/3/2019) membenarkan Ketua DPRD Morut sudah menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah.

“Sudah diperiksa sebagai tersangka terkait pembangunan kantor DPRD Morut,” kata Kompol Sugeng.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Morut dilaksanakan usai shalat Jumat, setelah sempat ditunda sebelumnya karena yang bersangkutan tidak didampingi pengacaranya.

“Kalau pagi belum jadi diperiksa karena belum didampingi penasehat hukumnya,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan tentunya guna memenuhi kontruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dipersangkakan kepada tersangka.

Polda Sulteng belum melakukan penahanan terhadap Syarifudin Majid.

“Tidak dilakukan penahanan. Kalau masih dibutuhkan ybs bisa diperiksa lagi,” kata Sugeng.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut), Syarifudin Majid dipanggil oleh Polda Sulteng, untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Jumat (8/3) di Polda Sulawesi Tengah.
Hal itu berdasarkan kopian surat panggilan yang diperoleh Kaili Post sebagaimana beredar di WhatsApp saat ini.

Dalam kopian surat panggilan Nomor 5/Pgl/61/II/2019/Dit Reskrimsus tertanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Sulteng Komisaris Besar Polisi Arief Agus Marwan menjelaskan, panggilan kepada Ketua DPRD Morut, Syarifudin Majid, untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah Rujab Pimpinan DPRD Kabupaten Morut Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 588,000,000, Perencanaan Gedung Baru Kantor DPRD Morut Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 298,485,000, dan Pembangunan Gedung Baru Kantor DPRD Kabupaten Morut tahap I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 14,314,919,000. Dugaan tipikor ini mengakibatkan kerugian negara/daerah di Kabupaten Morut sebesar Rp 8,493,751,333.

Surat panggilan tersebut, juga ditembuskan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Morut di Kolonodale untuk memberitahukan bahwa penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan Tipikor pengadaan tanah rujab pimpinan DPRD Kabupaten Morut Tahun Anggaran 2015, perencanaan gedung kantor baru DPRD Morut Tahun Anggaran 2015, dan pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Morut Tahap I Tahun Anggaran 2016.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN