Nasib Anggota Panwaslu Toili, Tunggu Pleno DKPP


Reporter: Firmansyah Lawawi

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Anggota Panwaslu Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai,  Kusman, di kantor Bawaslu Sulawesi Tengah, Jalan Sungai Mautong Kota Palu, Jum’at (8/3/2019) pukul 09.00.

Agenda kali ini mendengarkan keterangan teradu, yang pada sidang sebelumnya tidak hadir. Meski sudah dipanggil secara patut, dengan perkara nomor 20-PKE-DKPP/I/2019.

Sidang pemeriksaan dipimpin oleh ketua Majelis, Prof Teguh Prasetyo anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Sahran Raden (unsur KPU),  Zatriawati (unsur Bawaslu), dan Fatimah Maddusila (unsur masyarakat).

Pihak pengadu dalam perkara tersebut adalah anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, yakni, Muh Usman Adamsyah, Bece Abd Junaid, dan Nurjana Ahmad. Teradunya, Kusman anggota Panwaslu Kecamatan  Toili, Kabupaten Banggai.

Pokok aduan terkait informasi yang diterima Bawaslu Kabupaten Banggai bahwa Kusman tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum tahun 2014, nomor urut 11 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kami menemukan dokumen Teradu di KPU. Hal ini bertentangan dengan Surat Pengunduran Diri Teradu sebagai Pengurus Partai Politik. Nama Teradu terdaftar sebagai DCT pada pemilu tahun 2014,” ucap salah satu pengadu, Muh. Usman.

Menanggapi hal itu, Kusman mengaku tidak mengetahui saat dirinya didaftarkan dan tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum tahun 2014, nomor urut 11 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Saya telah mengajukan keberatan secara lisan saat tahu nama saya didaftarkan dan masuk dalam DCT,” bantah Kusman.

Selanjutnya, Pengadu menambahkan bahwa saat Teradu menjabat sebagai Anggota Panwascam, Teradu memberikan komentar pada status Facebook salah seorang kader partai yang mencalonkan diri sebagai caleg. Teradu dimintai keterangan dan menyatakan komentar yang ia buat tidak mengandung unsur kampanye.

Pada sidang kedua ini, hadir sebagai Pihak Terkait, yakni Yunis Mutman Saida yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Banggai. Sementara Teradu mendatangkan sebanyak dua orang saksi, yaitu Bobby Pondaag dan Hapsak Jaya.

Humas DKPP Caca kepada Kaili Post usai sidang menjelaskan bahwa hasil akhir keputusan kasus dugaan kode etik tersebut akan diputuskan melalui sidang Pleno oleh anggota DKPP Jakarta. "Putusannya akan ditentukan setelah melalui rapat pleno di Jakarta. Keputusanya nanti juga akan diposting pada akun official DKPP, " kata Caca.**








Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN