.

.

OJK Nilai Longki Sepihak Keluarkan Putusan!



Reporter: Dedy Rahmat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai Gubernur Sulteng Longki Djanggola sepihak keluarkan surat penyampaian dengan Nomor : 491/099/RO.HP, pada Selasa 26 Pebruari 2019 tentang penangguhan pembayaran kredit perbankan dan kredit leasing.

Seharusnya Gubernur lakukan perundingan dulu dengan pihak OJK dan sejumlah instansi yang berwenang untuk mengambil keputusan dan selanjutnya di buat surat himbauan ke masyarakat

“Surat himbauan ini sepihak dikeluarkan oleh gubernur, kecuali surat putusan dilakukan bersama dengan lintas instansi maupun stakeholder yang berwenang. Kita juga tidak bisa melarang gubernur untuk mengeluarkan surat tersebut, karena gubernur punya hak diskresi,” jelas Wahyu Krisnanto, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulteng, Rabu (13/3/2019). 

Terkait surat himbauan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Sulteng, pihaknya tidak bisa memberikan tanggapan terlalu dalam soal penangguhan yang disampaikan, sebab sudah disetujui dan juga segala terkait kebijakan khusus seperti reboisasi, penundaan sampai pascabencana itu kewenangannya ada dikantor OJK pusat.

Wahyu juga mengatakan, untuk saat ini surat himbauan penangguhan yang dikeluarkan tengah dirapatkan oleh kantor OJK pusat, sebab penangguhan dalam isi surat tersebut, misalnya selama tiga tahun untuk perbankan dinilai akan beresiko.

“Kalau penangguhan diberikan tiga tahun perbankan yang ada di Kota Palu ini bisa tutup. Makanya, kantor kami di Jakarta sangat hati-hati membahas ini bersama direksi-direksi Bank BUMN, Bank swasta, pembiayaan, pegadaian dan sebagainya,” terang Wahyu Krisnanto.

Sementara itu, dengan tidak ditanggapinya surat tersebut dari pihak pembiayaan, mengundang keluhan dari sejumlah masyarakat di Kota Palu, Rahmat misal dirinya merasa sedikit terbantukan, namun pihak perbankan malah menyurati agar bulan April harus aktif kembali mengansur kredit yang sempat tertunda.

“Awalnya saya merasa lega dengan adanya himbauan Gubernur, selang satu minggu saya malah di surati oleh pihak perbankan agar di bulan April tepat enam bulan saya di haruskan membayar,” ucap Rahmat.

Diketahui, Gubernur Sulteng telah mengeluarkan surat sekaitan dengan permintaan kepada perbankan dan leasing untuk memberikan perlakuan khusus untuk debitur dilakukan penundaan pembayaran cicilan bunga dan pokok pinjaman sampai dengan tiga tahun dan untuk kredit leasing selama enam bulan. Sontak surat itu viral dan mendapat tanggapan nitizen yang umumnya dari Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala serta Kabupaten Parigi Moutong.

Pada isi surat itu juga pada point (b) menyebut agar diberikan kemudahan restrukturisasi kredit bagi debitur; point (c) keputusan tersebut sambil menunggu keputusan lebih lanjut terkait dengan perlakuan khusus bagi debitur yang terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Surat Gubernur Longki Djanggola yang viral itu sekaitan penyampaian kepada IJK (industri jasa keuangan) dan pimpinan leasing se Sulteng Selasa, 26 Pebruari 2019 lalu. Dasar surat itu adalah rapat dengan ketua dewan komisioner (DK) OJK Indonesia, OJK perwakilan Sulteng, pimpinan perbankan dan leasing tertanggal 18 Oktober 2018 lalu. Dasar kedua; adalah rapat dengan OJK, pimpinan perbankan dan leasing tertanggal 12 Pebruari 2019 belum lama ini.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN