.

.

Relawan Demokrasi Basis Keagamaan Sosialisasi Pemilu


KPU Poso melalui relawan demokrasi melaksanakan giat memamfaatkan rumah ibadah sebagai sarana sosialisasi pemilu di gereja  Gereja Hosiana Desa Pantangolemba, Minggu (10/3/2019)
Reporter/Poso: Ishaq Hakim

DALAM Meningkatkan presentase partisipasi pemilih pada Pemilu 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso melalui Relawan Demokrasi basis keagamaan memanfaatkan rumah-rumah ibadah sebagai salah satu sarana untuk mensosialisasikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Giat yang dilaksanakan di Desa Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir itu, salah satu tempat sosialisasi yakni di rumah ibadah Gereja Hosiana selepas kegiatan ibadah, Minggu (10/3/2019).

Turut hadiri pada kegiatan tersebut, Ketua KPUD Poso Budiman Maliki, Relawan Demokrasi basis keagamaan Welda Yunita, Jabir, serta para jemaat Gereja Hosiana.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Budiman Maliki mengatakan, sosialisasi yang diadakan Relawan Demokrasi basis keagamaan di gereja atau di tempat-tempat ibadah lain adalah tugas mereka untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa yang telah dijalankan oleh KPU, serta menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. 

"Pelaksanaan sosialisasi pemilu di rumah ibadah itu hal yang wajar dan diperbolehkan, yang dilarang itu adalah kampanye di tempat ibadah," ujarnya.

Ditambahkanya, Selain rumah-rumah ibadah seperti masjid dan gereja, KPU melalui relawan demokrasi juga melakukan sosialisasi ke komunitas-komunitas atau forum masyarakat lainnya. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Poso pada Pemilu 2019 mendatang.

Budiman berharap, pada pemilih pemilu nantinya para jemaat yang sudah wajib pilih kiranya memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 17 April 2019 mendatang, serta bisa mempedomani kertas suara ketika akan mencoblos sehingga pada pemilu nantinya tidak ada lagi yang golput.

Sementara itu, Welda Yunita yang tergabung dalam relawan demokrasi menjelaskan, ada lima warna kertas suara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) nantinya. Yakni, kertas suara berwarna hijau untuk DPRD Kabupaten/Kota, biru untuk DPRD Provinsi, kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, serta abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden.

"Cara mencoblos semisal untuk calon anggota DPRD, pertama ingat partainya lalu coblos siapa yang mau dipilih. Selama dalam kotak, yang dicoblos itu sah. Juga kalau dicoblos partai dan orang, itu juga sah. Hanya saja suaranya nantinya akan masuk ke partai," paparnya.

Selanjutnya Jabir menambahkan, syarat untuk bisa memilih pada pemilu mendatang harus menggunakan KTP el karena surat keterangan telah melakukan perekaman KTP el atau disebut KTP sementara tidak akan berlaku di Pemilu Lagislatif dan Pilpres 2019. 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih wajib memiliki KTP-el pada Pemilu 2019. Dengan kata lain, KTP-el yang belum tercetak pada hari H pencoblosan Pemilu 2019 tidak akan diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. **


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN