.

.

Satu Pejabat Korban "Jum'at Keramat" Dikembalikan


@Ilustrasi
Reporter/Morowali: Bambang Sumantri

POWER Kekuasaan yang terkesan berlebihan diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali yang baru. Hal tersebut terlihat saat dikembalikannya salah satu korban "Jumat Keramat", Ismail Rasuna yang menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pemuda, Olahraga dan Pariwisata belum lama ini.

Ini menunjukkan bahwa Pemkab Morowali sekali lagi melanggar aturan tentang ASN. Kesalahan pertama Wakil Bupati Morowali telah melantik beberapa Pejabat Tinggi, padahal Wakil Bupati Morowali baru beberapa hari dilantik.

Setelah mendapat teguran dari KASN dan Kemendagri, Pemkab Morowali kemudian hanya mengembalikan jabatan Ismail Rasuna sebagai Kadisporapar, sementara tidak dengan pejabat lainnya yang telah di nonjob.

Wakil Bupati Morowali, Najamudin yang dikonfirmasi oleh group media ini terkait hal pengembalian pejabat yang di Nonjob, melalui pesan via WhatsApp (WA) menegaskan jawabannya dengan hanya satu kata, "bertahap".

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan, Promosi, Penilaian Kerja Aparatur dan Penghargaan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali, As'ad Hasan yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/3/2019) belum bersedia memberikan keterangan.

"Hari ini saya lagi sibuk, nanti besok saja ya" katanya.

Untuk diketahui, Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih yang baru saja dilantik, tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemda yang dipimpinnya, batas waktu pergantian dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pelantikan.

Hal itu perlu dilakukan demi kesinambungan serta penjaminan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing daerah.

Dua undang-undang yang menjadi acuan, yakni Pertama, UU No. 8/2015 tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang, khususnya pasal 162 ayat (03).

Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sedangkan Undang-undang yang kedua adalah UU No. 05/2014 tentang ASN, khususnya pasal 116. Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, menurut ayat (2), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN