WNA di DPT, Potensi Menangkan Kandidat Tertentu


Reporter: Dedy

WARGA Negara asing (WNA) berpotensi memenangkan salah satu kandidat di momentum Pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada Pemilu 2019.

Hal ini dikuatkan oleh penemuan Badan Pengawas pemilu (Panwas) Kabupaten Tojo Una-Una beberapa waktu lalu.

Meskipun dalam aturan pemilu bahwa WNA tidak memiliki hak memilih namun kenyataannya komisioner pemilihan umum  (KPU) masih kecolongan dengan adanya WNA yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming, Minggu (10/3/2019) membenarkan  soal WNA asal India di Kabupaten Tojo Una-Una yang terdaftar sebagai pemilih tetap tersebut dirinya membenarkan akan WNA yang terdaftar tersebut.

"Iya memang ada ditemukan 1 WNA India yg terdaftar di DPT dan oleh KPU Touna sdh dilakukan pencoretan saat rekap dptb2 di PPK. WNA tersebut benar berdomisili Touna dan sudah menikah dengan salah satu penduduk Touna," jelas Tanwir .

Tentunya dengan adanya temuan tersebut diharapkan agar penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu agar lebih jeli dan teliti melakukan verifikasi DPT sebab tidak menutup kemungkinan adanya peserta pemilu yang berstatus WNA.

Sementara itu ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen menegaskan akan langsung menyikapi ketika ada WNA yang terdaftar sebagai peserta pemilih.

Menurutnya potensi WNA akan memenangkan salah satu kandidat di Pilpres dan Pileg itu tidak ada sebab mereka akan langsung mencoret nama WNA tersebut jika di temukan.

"Tidak, kalau dapat maka akan dihapus," tegas Ruslan.

Terpisah, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono, mengatakan, penyelenggara pemilu dan pemerintah tidak boleh menganggap enteng persoalan masuknya warga negara asing (WNA) ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ferry menduga, ada persoalan yang lebih besar di balik fakta masuknya WNA ke DPT Pemilu.

"Fakta masuknya WNA ke DPT itu bisa jadi merupakan fenomena gunung es, karut-marut pelaksanaan Pemilu," kata Ferry dalam keterangannya, Rabu, (6/3) dilansir Republika.co.id

Ferry melihat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa kali terkesan tidak bisa duduk bersama dan menyelesaikan persoalan data pemilih. "Ribut-ribut antara Kemendagri dan KPU ini sungguh sangat memprihatinkan. Dari kasus ini menjadi terbuka ada persoalan serius masalah DPT," kata Ferry.

Ferry pun mendorong KPU dan Kemendagri segera menyelesaikan persoalan masuknya warga negara asing (WNA) ke dalam DPT Pemilu 2019. Ia berharap KPU dan Kemendagri segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan.

"Pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat. KPU dan Kemendagri hendaknya duduk bersama seluruh parpol dan kedua tim kandidat membicarakan masalah ini secara terbuka. Kemendagri dan KPU jangan menutup-nutupi persoalan ini karena menyangkut kualitas demokrasi kita," kata Ferry.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN