BK Dekot Segera Periksa Alimudin Ali Bau



Reporter: Firmansyah Lawawi
 Badan Kehormatan (BK) DPRD Palu akan segera memeriksa anggota Komisi B, Alimudin Ali Bau terkait isu dugaan fee pembangunan Jembatan IV Palu sebesar Rp2 miliar yang mengalir ke anggota DPRD Palu. Untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, Alimuddin Ali Bau meminta kepada aparat kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa anggota DPRD Kota Palu.

Ketua BK DPRD Palu Rusman Ramli mengungkapkan akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota Komisi B tersebut berdasarkan laporan dari ketua DPRD Palu.

"BK akan melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut. Apakah terdapat pelanggaran kode etik atau tidak," kata Rusman Ramli, Senin (15/4/2019).

Hal itu merupakan hal dasar dan bahan materi  yang akan dibahas dalam rapat internal badan kehormatan. Setelah itu akan melakukan pemanggilan terhadap anggota Komisi B DPRD Palu sekaligus ketua fraksi PKB,  Alimudin Alibau.

"Badan kehotmatan tetap berpegang pada  kode etik dan tata tertib, jika ternyata nantinya terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka hal itu merupakan ranah dari pihak kepolisian," tukasnya.

Akan diperiksanya Alimudin Ali Bau mencuat setelah DPRD menggelar rapat koordinasi meminta klarifikasi enam fraksi di DPRD terkait pernyataan Alimudin.

"Setelah melalui rapat koordinasi bersama, serta meminta klarifikasi kepada fraksi,  enam fraksi DPRD menyangkal menerima dana dugaan yang telah disampaikan Alimudin melalui media tersebut. Berarti berita itu kami anggap tidak benar," kata Ketua DPRD Ishak Cae.

Disamping itu, dalam rapat koordinasi, kata Ishak Cae, juga dihadiri oleh tim TAPD Pemkot Palu, guna menjelaskan kronologis dan dasar hukum sehingga dilakukan pembayaran hutang jembatan IV tersebut.

"Dari hasil rapat tersebut, pihak Pemkot Palu menyatakan bahwa hutang tersebut memang harus dilunasi. Hal itu juga sudah dilakukan pembahasan dalam tingkat DPRD Palu. Setelah itu, kepala Inspektorat Palu, menghubungi Nani pihak PT. Global kontraktor dari jembatan IV melalui telepon seluler. 

Nani mengatakan bahwa pihaknya tidak benar telah menyerahkan dana Rp.2 Milyar kepada DPRD Palu," terang Ishak Cae.

Ditambahkannya, melalui telepon seluler milik kepala Inspektorat Palu, dirinya juga berbicara langsung dengan pihak PT. Global. Dari jawabannya, Nani mengatakan  bahwa kabar tentang mengalirnya dana ke DPRD Palu adalah hoaks.

"Olehnya, saya mengambil kesimpulan sementara, apa yang disuarakan oleh Alimudin tersebut adalah tidak benar alias hoaks," akunya.

Atas pemberitaan Alimudin tersebut, ketua Golkar itu akan mendorong hal itu untuk dilaporkan kepada badan kehormatan DPRD Palu, untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke ranah hukum.

"Laporan kepada pihak kepolisian terhadap Alimudin telah saya buat. Namun karena adanya keputusan rapat internal, untuk sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh badan kehormatan DPRD Palu. Setelah ada rekomondasi dari BK, kemudian akan dilanjutkan ke pihak kepolisian," tandasnya.

Menurut Ishak Cae, apa yang dilakukan oleh Alimudin merupakan satu bentuk pencemaran nama baik terhadap lembaga DPRD.

"Dikatakan oleh Alimudin bahwa dirinya tidak pernah menerima dana tersebut. Padahal dana itu memang tidak ada yang menerima dana tersebut," sebutnya.

Ketua DPRD Palu sangat menyayangkan pernyataan dari Alimudin bahwa terdapat aliran dana yang masuk dan dibagi ke lembaga legislatif Dekot.

"Olehnya, melalui jumpa pers ini, merupakan klarifikasi agar supaya berita tersebut berimbang. Jangan sampai timbul di masyarakat bahwa lembaga DPRD Palu terlibat praktek korupsi," pungkasnya.***


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN