Bupati Morut ‘Keok’ Digugat Perdata


@Aptripel TumimomorM.T.
Oleh: andono wibisono

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali Utara (Morut) keok aliad kalah ketika digugat perdata salah seorang kontraktor. Gugatan Perdata yang disidang di Pengadilan Negeri Poso.

Perkara tersebut, kata pengacara Sukma Maasawet SH berawal dari pekerjaan Penanganan Darurat putusnya jalan poros utama Ungkea - Towara, Pantai, Kecamatan Petasia Timur,  Kabupaten Morut yang diterjang oleh banjir sebagai akibat luapan sungai Tambalako, pada bulan September 2016.

Akibat peristiwa tersebut Pemda Morut melalui badan Teknis yaitu Dinas Perhubungan Daerah & Tata Ruang melakukan Penunjukan langsung pada CV. Betara Indah untuk melakukan pekerjaan penanganan tebing jalan (Timbunan) Desa Ungkea sisi kanan berdasar pada SPMK Nomor : 23/SPMK /PL /DPUPD /MU /X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 dan SPK Nomor : 23/SPK /PL /BA /DPUPD - BMA /X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 162.786.000 yang sumber pendanaan dari Dana tak terduga yang melekat pada Dinas Pendapatan dan Pengolahan Keuangan Aset Daerah tahun 2016.

Bahwa terhadap paket pekerjaan di atas, CV. Betara Indah telah selesai mengerjakan proyek tersebut berdasar pada Provincial Hand Over (PHO) atau pekerjaan 100% oleh pejabat penerima hasil pekerjaan dengan skopa pekerjaan berupa: galian /gusuran tanah asli dan vegetasi (Rumput, tanaman Sawit dll) dan penimbunan Sirtu dipadatkan, tetapi dengan selesainya pekerjaan tersebut CV. Betara Indah tidak memperoleh kompensasi pembayaran dari Pemda Morut sampai dengan tahun 2019.

Bahwa berbagai usaha-usaha sudah dilakukan oleh CV. Betara Indah untuk memperoleh kompensasi diantaranya sebagai berikut:

1) Menyerahkan seluruh dokumen kepada Bupati Morut untuk dimintakan solusi pembayaran.

2) Melakukan pendekatan pada kepala BPBD dan Kadis PUPR Morut agar dapat membantu menyelesaikan masalah.

3) Melakukan pendekatan dengan Ketua Komisi III DPRD Moruy agar dapat membantu penyelesaian masalah.

Bahwa upaya-upaya tersebut tidak satupun yang berhasil, sampai pada bulan Oktober 2018. Akhirnya melalui Kantor Hukum Sukma Maasawet & Rekan sebagai Kuasa Hukum dari CV. Betara Indah mengajukan Gugatan Perdata kepada Bupati Morut Cq Dinas Pekerjaan Umum atas dalil Wanprestasi /ingkar janji dengan nomor registrasi perkara 89/PDT. G /2018 /PN. Pso.

Bahwa persidangan tersebut dipimpin oleh majelis hakim yaitu :
Ketua : Achmad Yuliandi Erria Putra, dan SH.,
Anggota : Deni Lipu, dan SH dan R. Muhammad Syakrani, dan SH., MH.

Bahwa dari pemeriksaan di persidangan Hakim memberi putusan: Bupati Morowali Utara dan Dinas Perhubungan Daerah telah melakukan Wanprestasi dan menghukum untuk membayar kompensasi sesuai kontrak kepada CV. Betara Indah yang putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 Maret 2019.

Pertimbangan majelis hakim bahwa CV. Betara Indah telah selesai mengerjakan pekerjaan berdasarkan Kontrak dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan tetapi tidak dibayarkan sehingga terbukti Bupati Morut Cq Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan Wanprestasi /ingkar janji kepada CV. Betara Indah. ***

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN