Huntara Satu Lantai Picu KDRT


Reporter: Firmansyah Lawawi

DESIGN Hunian Sementara (Huntara) yang menyatukan beberapa unit bilik kamar dalam satu lantai panggung, ditengarai bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Masyita Asjudi dalam evaluasi bersama pasca bencana, Kamis (11/4/2019) di Sekretariat Sulteng Bergerak jalan Rajawali Palu.

"Model Huntara kecil dan memiliki beberapa bilik ruang yang dibangun dalam satu lantai panggung, serta tidak memenuhi standar SOP layak huni, sangat rentan terhadap terjadinya KDRT. Dalam memenuhi kebutuhan biologis pasutri, tidak dapat melakukanya di dalam Huntara, karena bila dilaksanakan, akan diketahui penghuni bilik lain, disebabkan biliknya satu lantai. Jadi bergerak sedikit semua orang dalam petakan Huntara akan merasakan getarannya," jelasnya.

Oleh karena itu kata Masyita, karena tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya disebabkan hal tersebut, maka pihak suami melampiaskanya dengan melakukan kekerasan fisik kepada pasanganya.

"Lebih ironis lagi, hal itu dapat mengakibatkan pelecehan seksual terhadap anak, karena mayoritas kebutuhan biologis tidak tersalurkan," tegasnya.

Hal tersebut menurut Masyita berdasarkan laporan beberapa aduan dari masyarakat penghuni Huntara di Baliase Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo barat dan Selatan, Kabupaten Sigi.

Selain itu, proses belajar bagi anak sekolah tidak dapat dilakukan dengan baik, karena keterbatasan ruang di dalam Huntara. Begitu pula dengan aktifitas bagi wanita, sangat terbatas,  tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya.

Disamping itu kata Masyita, suplai air sangat terbatas kepada penghuni Huntara di tiga wilayah tersebut.

"Memang banyak air yang disediakan, namun hanya sekali dalam empat hari saja. Banyak tandon air yang kosong. Sehingga sanitasi di Huntara tidak dapat difungsikan. Bagaimana mereka menjaga kebersihan tubunya, utamanya bagi wanita dalam menjaga kesehatan organ vitalnya saat menstruasi," akunya.

Berangkat dari hal itu, Masyita Asjudi berharap agar pembangunan Huntara yang tidak manusiawi dihentikan pengerjaannya. Proses pendirian Hunian Tetap segera direalisasikan secepatnya, agar masyarakat dapat hidup dengan layak.

Lebih jauh, dia membeberkan bahwa PBHR sendiri telah melakukan pendampingan hukum terhadap hak keperdataan masyarakat Kelurahan Balaroa. Pendampingan hukum atas dugaan pungli atas pemerintah Desa atas semua bantuan maupun sumbangan kepada masyarakat.

"PBHR juga telah melakukan Mou bersama pemerintah Kecamatan Dolo Barat dalam pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat. Selain itu menerima pengaduan terkait polemik kendaraan yang hilang akibat bencana namun masih dilakukan penagihan angsuran cicilannya oleh leasing," katanya.

Giat evalusi tersebut juga dihadiri oleh Sekdaprov Sulteng, Hidayat Lamakarate, kepala BPBD Palu, Presley Tampubolon, Ikshan Loulemba, pihak NGO serta insan pers di kota Palu.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN