Pemda Touna Peringati HUT Sulteng ke-55



Reporter/Touna: yahya lahamu
DALAM Rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ke-55 tahun,  Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menggelar Upacara Bendera, Senin (15/4/2019) di halaman kantor Bupati setempat.

Peringatan HUT Provinsi Sulteng ke-55 kali ini mengusung tema “Dengan Semangat HUT Provinsi Sulawesi Tengah Ke-55, Kita Bangkit Membangun Sul-Teng Yang Kuat Berbasis Mitigasi Bencana Untuk Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing Serta Sukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019 ”.

Bertindak sebagai Pembina Upacara Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Touna Taslim DM. Lasupu, SP, MT, sebagai Komandan Upacara  Kepala Bidang Penyelenggara E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Touna Djamrun Lawenga, S.Sos dan dihadiri pejabat Eselon II, III dan IV serta seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Touna.

Sekda Touna Taslim DM.Lasupu saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulteng menyampaikan,  bahwa keberhasilan Sulteng merupakan hasil kerja keras dan perjuangan yang telah diawali oleh para pejuang daerah silih berganti sejak kepemimpinan pemerintah Provinsi Sulteng yang pertama hingga kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sulteng saat ini.

“Jadi dimulai sejak tanggal 13 April 1964 hingga 13 April 2019, yang didukung pemerintahan Kabupaten dan Kota Se-Sulteng yang telah banyak memberikan kontribusi nyata kepada Provinsi Sulteng,” kata Sekda.

Dia mengatakan, kemajuan yang telah dicapai, sekaligus tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Sulteng diusianya yang ke-55 ini, masih memerlukan pembenahan didalam pelaksanaan pembangunan daerah, namun secara umum usaha yang kita lakukan dan kita perjuangkan selama ini secara bertahap, baik dari sisi ekonomi maupun sosial sudah semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulteng.

“Hal ini dapat dilihat dari beberapa komponen indikator pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi Provinsi SulTENG pada tahun 2018 sebesar 6,30% (C to C) sedikit melambat dari tahun 2017 sebesar 7,14%, sebagai konsekuensi adanya Bencana Alam yang terjadi tanggal 28 September 2018. Namun demikian capaian tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,17%,” ujarnya.

Olehnya, lanjut Sekda, seiring dengan meningkatnya nilai PDRB, maka PDRB nominal perkapita Provinsi Sulteng juga mengalami peningkatan, yakni dari Rp.45,24 Juta pada tahun 2017 menjadi Rp.50,18 Juta pada tahun 2018.

“Dari perspektif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang direfleksikan sebagai keberhasilan pembangunan sosial ekonomi, indikatornyapun sudah lebih membaik dari tahun sebelumnya, yakni meningkatnya IPM dari 67, 47 poin pada tahun 2016 menjadi 68,11 poin pada tahun 2017,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, peningkatan angka IPM ini, menunjukan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia di Sulteng dari aspek kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran perkapita.

“Hal ini bermakna bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/ Kota, telah berdampak positif terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Sulteng,” katanya.

Sementara itu, katanya, untuk perkembangan inflasi Kota Palu selama periode tahun 2016-2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 laju inflasi Kota Palu sebesar 1,49%, naik menjadi 4,33% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,46%.

“Kenaikan inflasi tersebut dipicu oleh Bencana Alam pada bulan September 2018 yang menyebabkan langkanya pasokan barang dan jasa serta lumpuhnya jaringan distribusi barang dan jasa pada empat Kabupaten/Kota, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong,” jelasnya.

Menurutnya, ketimpangan pemerataan pendapatan individu yang dilambangkan oleh indeks Gini di Provinsi Sulteng mengalami penurunan, yakni dari 0,345 poin pada tahun 2017 menjadi 0,317 poin pada tahun 2018.

“Sedangkan untuk tingkat kemiskinan Provinsi Sulteng mengalami penurunan, yakni dari 14,22% pada tahun 2017 menjadi 13,69% pada tahun 2018. Angka tersebut masih berada diatas presentase kemiskinan Nasional tahun 2018 sebesar 9,66%,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, tinggi angka kemiskinan tersebut terutama dipicu oleh garis kemiskinan daerah Sulawesi Tengah yang cukup tinggi sebesar 424 Ribu 40 Rupiah, yang merupakan garis kemiskinan tertinggi di wilayah pulau Sulawesi.

“Hal ini mengidentifikasikan bahwa, harga kebutuhan pokok di Sulawesi Tengah lebih tinggi di banding dengan daerah lainnya di pulau Sulawesi. Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 relatif rendah disbanding TPT Nasional (5,34%). TPT Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 sebesar 3,43% menurun disbanding tahun 2017 sebesar 3,81%,” ungkapnya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN