Touna, Kabupaten Kedua Termiskin di Sulteng


Reporter/Touna: yahya lahamu

BERDASARKAN Data presentase penduduk miskin Kabupaten Touna sebesar 18,15 % menempati urutan terbesar kedua setelah Kabupaten Donggala. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Touna masih terbilang rendah dibandingkan beberapa Kabupaten di Provinsi Sulteng.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Touna Fraksi Golkar, Makmur Amudaya, saat penyerahan rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah atas laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ) Bupati Touna akhir tahun anggaran 2018, Selasa (9/4/2019).

Sedangkan polarisasi anggaran ke OPD teknis terkait visi misi pemerintah daerah harus diperjelas, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti program budidaya kelompok nelayan dan program penggerak masyarakat nelayan yang belum terselesaikan sampai saat ini.

"Olehnya, OPD teknis terkait visi misi Pemda harus melaksanakan sasaran dan prioritas belanja sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perda RPJMD dan mengedepankan program - program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Touna Gusnar A. Suleman, SE, MM dihadiri Wakil Bupati Touna Admin AS. Lasimpala,SIP, Wakil Ketua DPRD Touna Samsu H. Yunus, SH, anggota DPRD Touna, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Touna Taslim DM. Lasupu, SP, MT, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Touna Hj. Surya,S.Sos,M.Si, Kabagsumda Polres Touna Kompol Duka Beddu, SH, MH, mewakili Kejari Touna, pejabat eselon II dan eselon III Lingkup Pemda Touna, staf ahli DPRD Touna, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tamu undangan.

Makmur Amudaya mengatakan, LKPJ yang merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran sebagai gambaran kinerja tahunan atas implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketetapan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengendalian ditunjang oleh seluruh stakeholder.

"Produk domestik regional bruto ( PDRB ) sebagai ukuran produktifitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan, menurut harga konstan tahun 2017 sebesar 33,63 meningkat dari tahun sebelumnya 30,99 pada tahun 2016. Sementara capaian pembangunan daerah Kabupaten Touna tahun 2017 berdasarkan indikator PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) belum mencapai target. Target pemerintah daerah pada tahun 2017 sebesar 35,02-38,02 capaiannya masih dibawah target yakni sebesar 33,63," katanya.

Makmur juga mengungkapkan, terkait pembangunan SDN Dolong yang kondisi bangunan lantai pecah - pecah demikian pula pembangunan SDN Pautu teras tidak ada tetapi dalam laporan fisik terealisasi 100%, hal ini agar menjadi perhatian Bupati.

"Begitu juga pembangunan air bersih di Desa Dolong A yang dianggarkan sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak selesai pekerjaannya dan pada tahun 2018 dipindahkan ke Desa Salinggoha dusun Tumpang yang mana pada realisasi anggaran 100% tetapi tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan air tidak mengalir, maka DPRD menyarankan kepada Bupati untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dimaksud," harapnya.

Selain itu, beber Makmur, terkait perencanaan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan mengakibatkan banyak proyek pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik sebagai contoh pengaspalan jalan di Desa Kalia dianggarkan harus selesai sampai 1 kilometer kenyataan dilapangan hanya dapat dikerjakan 300 Meter, karena alasan anggaran tidak cukup.

"Demikian juga terkait dengan rencana relokasi pedagang dari pasar sentral pada bulan Agustus 2019, agar pemerintah daerah segera merealisasikan, meningkatkan kondisi bangunan akan rusak apabila tidak digunakan," pintanya.

Makmur juga menambahkan, bahwa DPRD Touna menilai keberadaan Inspektorat Daerah memiliki fungsi strategis dalam melakukan pembinaan administrasi keuangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tidak maksimal.

"Hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapat pekerjaan yang kurang baik tetapi realiasasi fisik dan keuangannya telah 100%. Atas kondisi tersebut,maka DPRD meminta kepada Bupati untuk memacu kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Touna," tukasnya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN