Buol dan Banggai Raih Opini WTP


Reporter: Firmansyah Lawawi

BERDASARKAN Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017-2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulteng memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Buol dan Banggai.

Kepala BPK perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung dalam sambutanya, Senin (27/5/2019) di kantor BPK jalan Mohamad Yamin Palu,  memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh kedua Kabupaten tersebut, dimana telah berhasil mempertahankan opini WTP kembali.

Menurutnya opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah cerminan akuntabilitas, sehingga jika suatu entinitas memilik akuntabilitas yang memadai, dapat menjadi modal guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan  kinerja penyelenggaraan  pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

"Pasal 20 UUD Nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti laporan hasi pemeriksaan, selambat-lambatnya enam puluh hari sejak LHPK diterima. Untuk itu, BPK memohon kerjasama para bupati untuk segera menindak lanjutinya, " pintanya.

Selain itu kata Muhaimin, apabila pimpinan dan anggotav DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas subsitansi LHPK yang belum jelas, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK perwakilan Sulteng.

Hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2018, BPK masih menemukan permasalahan maupun kelemahan pada kedua Kapubaten tersebut.

Kabupaten Buol, sistim pengendalian interns terdapat kelemahan pada pengelolaan kas di bendahara pengeluaran. Pengelolaan investasi non permanen. Dana bergulir pada dinas koperasi UKM tidak tertib.

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundan-undangan, meliputi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak dilakukan pemungutan, terlambat menyetor, setoran berkurang dan penggunaan langsung. Pembayaran perjalanan dinas pada 21 OPD yang tidak sesuai ketentuan. Serta pekerjaan 17 paket pembangunan fisik pada empat OPD tidak sesuai kontrak.

Untuk Kabupaten Banggai beberapa kelemahan diantaranya pada sistim pengendaloan intern. Pengajuan klaim atau biaya pengobatan RSUD Luwuk kepada BPJS, tidak tepat waktu. Pemkan Banggai belum melakukan inventarisasi dan validasi atas atas tagihan premi. Kelemahan pengendalian pengelolaan belanha daerah.

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan seperti kelebihan pembayaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras PNS. Kelebihan pembayaran tambahan penghasilan PNS dan belanja beasiswa suswa maupun Mahasiswa berprestasi tidak sesuai ketentuan.**





Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN