Dengan TEPRA, OPD Pahami Target Realisasi APBD 2019


Sumber: Humpro Sulteng

GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyampaikan, dengan adanya perubahan sistem Evaluasi TEPRA, diharapkan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat mengetahui dan memahami target realisasi APBD Sulteng tahun 2019.

“Melalui sistem e-Monep yang juga diterapkan oleh TEPRA, kepala-kepala OPD Sulteng dapat memahami dan mengetahui target realisasi yang disampaikan,” kata Longki, Rabu (8/5/2019).

Longki menjelaskan, sistem e-Monep harus dilaksanakan dengan baik. Karena sistem tersebut, merupakan rekomendasi dan terhubung langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dengan adanya perubahan sistem evaluasi realisasi APBD tahun 2019, maka OPD diberikan waktu satu minggu kerja atau paling lambat 15 Mei 2019, untuk melakukan revisi terhadap target realisasi Anggaran OPD. Hasil revisi tersebut, menjadi fakta integritas yang akan ditandatangani setiap OPD,” terangnya.

Agar kedepan realisasi anggaran OPD tidak ada lagi yang tidak sesuai dengan target. Karena, semua berdasarkan usulan dari masing masing OPD.

“Kalau sebelumnya di tahun 2018, penetapan realisasi  target APBD didasarkan capaian target realisasi APBD. Sedangkan penetapan target untuk tahun 2019 ini, dihitung berdasarkan akumulasi usulan target perbulan yang ditetapkan oleh masing masing OPD. Sehingga, penetapan target APBD menjadi realistis  dan terukur, tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan OPD,” jelasnya.

Sementara, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Richard Arnaldo Djanggola mengungkapkan penetapan target realisasi APBD setiap bulannya, sesuai dengan sistem aplikasi e-Monep. Semua difokuskan dengan realisasi belanja langsung. Tapi evaluasi keseluruhan APBD pada setiap OPD, akan disandingkan perhitungan realisasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

“Makanya,  Aplikasi e-Monep, memberikan kemudahan kepada OPD untuk dapat mengupdate data progres realisasi setiap saat atau realtime,” ucapnya.

Lebih jauh Richard menjelaskan, dengan adanya perubahan sistem, maka OPD harus membuat fakta Integritas untuk mempertegas komitmen kepada gubernur. Bahwa target yang ditetapkan, dapat direalisasikan.

“Untuk realisasi APBD 2019 Per 30 April 2019 sebesar Rp589 miliar lebih atau sebesar 13.57% dari total APBD sebesar Rp 4.3 triliun lebih. Sedangkan, realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp368 miliar lebih atau 15.55% dari total belanja tidak langsung sebesar Rp2.3 triliun lebih. Dan realisasi belanja langsung sebesar Rp220 miliar lebih atau 11.18% dari total belanja langsung sebesar Rp1.9 triliun lebih,” ungkapnya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN