Disnakertrans Buka Posko Aduan THR


Reporter: Yohanes Clemens

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam waktu dekat ini. Tujuan posko pengaduan itu, agar para tenaga kerja/karyawan bisa melaporkan apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR. Posko tersebut juga dibuka untuk pelayanan konsultasi bagi perusahaan yang masih bingung dalam hal pembayaran THR. 

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng Joko Pranowo, Kamis (9/5/2019) mengatakan, pihaknya saat ini mulai mengingatkan pihak perusahaan bersiap untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan/buruh.

“Sesuai aturan sudah menjadi kewajiban perusahaan memberikan THR karyawan setiap tahun," ujarnya.

Sehingga, kata dia, mengacu dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang THR, ditetapkan pembayaran THR maksimal H-7 Lebaran. Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi teguran tertulis sebagai peringatan awal dan penghentian sementara hinga pembekuan izin usaha.

“Maka untuk besaran THR kemungkinan tidak berubah dari regulasi yang ditetapkan sebelumnya yaitu minimal satu bulan gaji. Nanti kita juga akan keluarkan surat edaran ke semua perusahaan-perusahaan,” jelasnya.
Olehnya, lanjut Joko, keberadaan posko pengaduan THR setiap tahunnya dimanfaatkan para karyawan/buruh perusahaan. Dalam dua tahun terakhir, sedikitnya belasan aduan masuk ke posko yang dibuka Disnakertrans Sulteng di Kantor  Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Jalan Mohammad Yamin Palu.

Adapun aduan yang disampaikan ke Disnakertrans berupa keterlambatan pembayaran THR dan nominal yang tidak sesuai dengan regulasi berlaku. Namun pengaduan, kata Joko, telah diselesaikan bersama pihak perusahaan.

"Untuk Sulawesi Tengah, Disnakertrans mencatat pada 2018 ada sekitar 80 ribu tenaga kerja/buruh di daerah ini. Para buruh itu bekerja di 3.145 perusahaan yang diantaranya bergerak dibidang perdagangan, pertambangan, perkebunan dan industri. Seluruh tenaga kerja tersebut berada dalam pengawasan Disnakertrans bekerjasama dengan organisasi/serikat pekerja," pungkasnya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN