OPINI: ‘Jokowi People Power’ dan People Power Ala Eggy



Penulis : Andry Djayadi
Pembina di FPPT (Forum Pemuda Peduli Desa Toribulu)

‘Jokowi People Power’ adalah  sebuah buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku tersebut ditulis oleh Bimo Nugroho dan M. Yamin Panca Setia. Buku ini ditulis untuk merekam fenomena gerakan rakyat yang saat itu habis-habisan mendukung Jokowi pada Pilpres 2014.

Dijelaskan, dalam buku tersebut bahwa gerakan rakyat atau 'people power' menemukan momentumnya. Namun, 'people power' dalam buku tersebut dalam konteks pemilu yang demokratis.

Di sisi lain Eggy Sujana adalah politisi PAN yang kini menjadi tersangka tindak pidana Makar karena orasinya terkait pernyataannya soal 'people power' saat berorasi di depan rumah Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta selatan Selasa 17 April 2019.

People power berarti “kekuatan rakyat.” Secara bahasa people power terdapat dalam pasal 1 ayat (2)  UUD NRI 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” sehingga People power sepanjang dimaknai sebagai “kedaultan rakyat.”  

Ia Sah dan konstitusional selama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya People power yang dimaksud masih sebatas sekumpulan massa yang melakukan orasi, baik lisan atau tulisan sebagaimana yang di jamin oleh Pasal 28 UUD NRI yakni “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Maka itu sah-sah saja dan aparat penegak hukum wajib melindunginya dan menjamin kebebasan itu.

Namun mana kala People power sudah bermaksud untuk menyerang atau menggulingkan pemerintahayang sah Maka dia telah berubah makna menjadi tindak pidana Makar.

Soal hari ini adalah, kurangnya pemahaman hukum  yang dimiliki oleh masyrakat, Pejabat pemerintah dan para Politisi dalam mengartikan teks dan konteks hakikat “people power” Itu sendiri, apalagi dengan luasnya “penafsiran-penafsiran people power” yang pada akhirnya menakibatkan kekacauan gramatikal sistem hukum dan makin menambah ketidakpastian hukum itu sendiri. Khususnya dalam memahami makna People power, Makar dan Pemufakatan jahat terkadang masyarakat dan para Elit Politik menjadi ambigu dan berkesan menerapkan standar ganda. Sebagai Negara hukum tentunya untuk memahami istilah-istilah hukum tersebut haruslah digunakan pendekatan konsep hukum bukan pendekatan lain apalagi menggunkan prasangka sendiri.

People power bukanlah sebuah tindak pidana mana kala jika hanya serangkain kegiatan berkumpul dan berapat atau menyampaikan pendapat baik lisan atau tulisan karena ini adalah hak asasi manusi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau oleh siapapun (non derogable rights.), justru ia dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Namun manakala bermaksud “menyerang” kekuasan, menggulingkan pemerintahan yang sah maka itu telah masuk menjadi perbuatan Makar

Lantas bagaiman cara mengukur Makar dan permufakatan jahat,,,? Dalam PASAL 107 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Menyebutkan :

Pasal 107
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur Makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Tentulah maker yang dimaksud disini adalah perbuatan yang telah Nampak permulaan pelaksannanya untuk menggugulingkan pemerintah yang sah baik disertai niat jahat, tetapi jika hanya sbatas dugaan niat dan/ fikiran itu belumlah dapat di kategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Dalam ilmu hukum dikenal sebuah prinsip hukum yang berbunyi Cogatitionis poenam Nemo Patitur ; artinya tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang ada dihatinya. 

Sehingga untuk mengukur tindak pidana Makar harus memenuhi 2 unsur mutlak percobaan, yakni niat dan persiapan permulaan disertai bukti-bukti yang dapat diduga kuat sebagai sebab, dapat terjadinya tindak pidana Makar. Hal ini penting untuk menjamin tujuan hukum yakni kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa kecuali. Bahkan saking pentingya hak bicara di Negara hukum demokrasi seperti Indonesia seorang tokoh seperti Voltaire pernah berkata, “Saya tak setuju pendapat tuan. Tapi hak tuan menyatakan pendapat itu akan saya bela sampai mati.

Demokrasi tanpa kebebasan orasi adalah sebuah keniscayaan. Kebebasan dan keberagaman warga Negara harus dilindungi. Karena tak semua individu itu buruk, dan tak semua pejabat negara itu malaikat, harus diciptakan sistem check and balance. Tak ada lagi prinsip "the king can do no wrong." Superman itu tak ada di dunia nyata. Raja Presiden dan rakyat bisa salah-bisa benar.!









Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN