Mombine Pimpin DPRD Sulteng


Reportase: Ikhsan Madjido

PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode lima tahun mendatang dipastikan berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Ini menyusul kemenangan NasDem pada pemilu legislatif (Pileg) 2019 pada April lalu di Sulteng. Partai NasDem meraih tujuh kursi.
“Kami optimis meraih Ketua DPRD,” kata Ketua DPW NasDem Sulteng, Aristan, di Palu, Senin (13/5/2019).
Dengan perolehan tersebut, NasDem merebut dominasi Golkar yang meskipun sama-sama meraih tujuh kursi, namun NasDem meraih suara terbanyak. Partai suara terbanyak berhak mendapatkan ketua dewan.
Salah satu dari tujuh politisi NasDem yang akan duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Sulteng adalah Nilam Sari Lawira dari daerah pemilihan (dapil) 6 Donggala-Sigi.
Mungkinkah di era reformasi ini ketua dewan akan dijabat wakil dari perempuan (mombine)?
Pengamat politik Universitas Tadulako, Irwan Waris berharap pimpinan dewan dipegang wakil dari perempuan.
“Bagus sekali. Perempuan harus diberi kesempatan menjadi Ketua DPRD. Tidak ada masalah. Itu berarti perempuan telah menunjukkan kemampuannya bahwa dia mampu. Makanya perlu diberi kesempatan,” tandasnya.
Namun, Irwan Waris menambahkan sebetulnya laki dan perempuan dalam kehidupan apapun, antara lain di bidang politik, tidak ada perbedaan. Sama saja. Karenanya jika ada perempuan yang mampu, mestinya diberi kesempatan.

“Dalam demokrasi tidak ada perbedaan laki dan perempuan. Hal yang membedakannya adalah kemampuannya atau kompetensinya. Demokrasi mensyaratkan kemampuan atau kompetensi dalam rangka mengimplementasikan kepemimpinan yang pro rakyat,” tukasnya.
Meski mengakui Ketua Dewan dari NasDem, namun  Aristan menyerahkannya pada mekanisme yang ada.

“Ya nanti dilihat saja, kan ada mekanismenya itu," ucapnya. Menurut Aristan, saat ini pihaknya sedang fokus mengawal pleno KPU tingkat nasional.

Hal ini terkait pleno KPU Sulteng yang hanya memutuskan satu kursi untuk NasDem di dapil Sulteng. Mestinya NasDem meraih dua kursi.

Pihaknya juga telah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, jika upaya pleno KPU nasional tidak berhasil.

“Kami akan mengawal perhitungan suara tingkat nasional. Kalau ini tetap tidak digubris, kami telah menyiapkan gugatan ke MK,” tandas Aristan.

Penyelesaian PHPU sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh MK.

Pasal 474 UU Pemilu menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg dalam empat ayat. Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.
Ayat (2), peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tiga kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Ayat (3), dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK.

Ayat (4), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN