Ngungsi di Zona Merah, Keliru Bangkit

Sumber foto: Abdullah

Reportase: Ikhsan Madjido

SEPASANG suami istri suami-istri dengan 2 anak sejak dua bulan lalu telah kembali ke lokasi rumahnya di "zone merah" pantai Talise Jl. Komodo dekat eks dermaga Limbuo, Kota Palu.

Mereka terpaksa kembali ke lokasi tersebut karena tidak sanggup lagi membayar kos-kosan. Mereka pun terpaksa tinggal di tenda yang dipagari seng bekas.

Mereka mengeluh karena tidak terdaftar sebagai penerima Huntara.

“Kami sudah berulang kali melapor ke kantor Lurah Talise, tapi tetap tidak terdaftar. Entah apa yang kurang,” kata sang suami yang enggan disebut namanya, Selasa (28/5/2019).

Meski mengakui bahwa wilayah itu zona terlarang, tapi keadaan memaksa harus tinggal di zona merah.

“Tapi tidak tau mau tinggal di mana?,” ucapnya penuh tanya. “Nanti kami jaga tiang-tiang eks dermaga Limbuo dari maling besi,” tandasnya. 

Pengamat kebencanaan Sulteng, Abdullah menilai memang tepat masyarakat untuk bangkit secara mandiri. Namun dirinya berharap agar tagline Pasigala Bangkit tidak diimplementasikan secara keliru oleh masyarakat.

Menurutnya tagline #bangkitMandiri dimaksudkan setiap korban harus tetap semangat menyongsong masa depannya secara mandiri.

“Namun jangan salah bangkit seperti bermukim di zone merah atau membangun hunian atau gedung baru yang tidak sesuai dengan aturan SNI 1726 seperti yang diarahkan dalam Peta ZRB (Zona Rawan Bencana-red),” terang akademisi Universitas Tadulako ini.

Meski diakui keluarga tersebut salah bangkit, tapi Abdullah menilai hal tersebut karena "kesalahan" Pemerintah dalam penanganan korban bencana dan kurangnya sosialisasi tentang Peta ZRB.

“Padahal peta tersebut di tanda tangani oleh 4 Menteri, Ka BNPB, Gubernur dan Ketua DPRD Sulteng, Walkot Palu, Bupati Sigi dan Donggala,” sebut dia.

Abdullah menekankan “kesalahan” ini dan di samping kurangnya dana Pemda untuk membantu semua korban secara langsung dan mandiri tanpa bergantung ke pusat.

“Juga kurangnya kualitas SDM Pemda yang memahami peta ZRB,” tandasnya.

Dilansir Antara Pemerintah Kota Palu, mencatat masih ada 6.655 jiwa pengungsi gempa dan likuefaksi Palu masih tinggal di tenda-tenda dan shelter pengungsian. Mereka yang belum tinggal di hunian sementara (huntara) tersebar di sejumlah lokasi.

Pemkot Palu menyebut jumlah unit huntara terbatas, baik huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun oleh Non Government Organization (NGO).
"Hanya sekitar 4.468 KK (Kepala Keluarga) yang bisa ditampung," kata Ketua Tim Validasi Data yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, Arfan, Minggu (26/5) dikutip dari Antara.


Dia mengaku belum tahu sampai kapan ribuan pengungsi yang tinggal di tenda dan shelter tersebut memiliki rumah. Adapun kondisi pengungsian, kata dia, saat ini sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai lagi ditempati.

Kementerian PUPR sebelumnya sudah memutuskan tidak akan menambah jumlah unit huntara yang dibangun dari 699 unit yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Sebanyak 40.137 jiwa pengungsi di Palu, sebanyak 6.655 jiwa masih di tenda atau shelter dan sisanya sudah tinggal di huntara.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN