Pemprov Sulteng Raih WTP


Yang Keenam Kali

Sumber: Humpro Sulteng
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Opini WTP ini merupakan kali keenam diberikan kepada Pemprov Sulteng.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan agar jadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhaimin Marpaung, mengatakan, persoalan yang perlu jadi perhatian bagi Pemprov Sulteng adalah, pertama sistem pengendalian intern. Kemudian, penyusunan anggaran belum tertib, realisasi belanja BOS pada 174 sekolah melampaui anggaran, kelemahan pencatatan persediaan obat dan bahan medis habis pakai pada Rumah Sakit Daerah Madani dan persediaan bantuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selanjutnya, mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pada delapan OPD, kekurangan volume pekerjaaan rehab bangunan asrama unit pelaksana teknis diklat pada dinas tanaman pangan dan holtikultura, pengelolaan dana jamkesprov pada dinkesda tidak tertib dan terdapat ketekoran kas," kata Muhaimin Marpaung, pada sidang paripurna istimewa dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Sulteng pada tahun anggaran 2018, di kantor DPRD Sulteng, Senin (27/5/2019).

Muhaimin menambahkan, guna lebih meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan perlu dilakukan upaya meningkatkan pengawasan dalam penyusunan anggaran belanja pada RKA, penyusunan RKAS, sumber dana BOS, pemungutan restribusi, serta penatausahaan barang persediaan dan BMD.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN