Penyintas di Tenda Tetap Dapat Jadup



Reporter: Firmansyah Lawawi
PENYINTAS Korban pencana alam yang telah menempati Hunian Sementara (Huntara) berhak mendapatkan jaminan hidup (Jadup).

Sementara masih ada lebih dari 23 ribu penyintas masih menetap di dalam tenda. Dan 16 ribu lebih lainya tinggal di Huntara. Olehnya warga yang tidak akan mendapatkan Jadup sangat banyak.

Menyikapi hal itu, kepala Dinas Sosial kota Palu, Agus Munandar, ditemuai di kantor Walikota, Senin (20/5/2019) membeberkan bahwa prosedur bagi masyarakan korban bencana alam dalam mendapatkan Jatah Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial, salah satunya telah menempati Huntara yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Namun demikian penyintas yang masih tinggal di tenda tetap akan menerima jadup.

"Setelah tim Kemensos telah bertemu dengan pemerintah daerah, serta surat Walikota Palu ke pusat, terkait rekomondasi jumlah total  pengungsi di tahap III 40.137 orang. Jadi warga yang tinggal di tenda pengungsian tetap akan mendapatkan Jadup," paparnya.

Besaran Jadup tersebut kata Agus Munandar sebesar Rp.10.000 perorang. Diterima selama dua bulan. "Jadi jumlah Jadup yang akan diterima warga korban bencana, perhari sebanyak Rp.10.000 setiap orang selama dua bulan. Jadi kalu dijumlahkan keseluruhanya adalah enam pululuh hari dikalikan sepuluh ribu. Yaitu Rp.600.000 perorang, " jelasnya.

Terkait realisasi penyaluran Jadup bagi korban bencana alam di kota Palu, Agus Munandar mengaku bahwa saat ini Pemkot Palu masih dalam tahap melaksanakan verifikasi data warga penyintas di setiap kelurahan.

Beberapa item yang harus dilengkapi oleh warga penyintas, menururu Agus Munandar seperti Kartu Keluarga dan KTP. "Persyaratan tersebut paling lambat kami terima hingga tanggal 22 Mei 2019," akunya.
Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyaluran jaminan hidup bagi masyarakat korban bencana di kota Palu segera terealisasikan.

"Jika semua data verifikasi yersebut telah terkumpulkan. Pada tanggal 23 Mei, data tersebut segera dilanjutkan pengirimanya ke Dinsos Provinsi. Setelah itu dilanjutkan ke Kementerian Sosial RI," sebutnya.**






Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN