ASN ‘Nambongo’ Tunda Naik Pangkat

Pemprov Sulteng melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kerjanya
Reporter: Firmansyah Lawawi

LIBUR Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, telah berakhir.  Hari pertama kerja Inspektorat Kota Palu lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi.

Dari sidak pada Senin (10/6/2019) tersebut terdapat dua Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hadir tanpa surat keterangan.

Kepala inspektorat kota Palu, Didi Bakran menegaskan bahwa dua ASN yang absen atau tanpa keterangan tidak masuk kerja tersebut terancam diberikan sanksi aturan kepegawaian.

Sanksi diantaranya adalah penundaan kenaikan pangkat dan penundaan gaji berkala. "Hari ini kami diberikan tanggung jawab untuk melakukan sidak di empat instansi. Ternyata masih ada juga ASN yang nambongo (tidak patuh-red). ASN dua orang tersebut bekerja pada Sekertariat DPRD Palu dan RS Anuta Pura. Setelah ini akan diproses sanksinya," akunya.

Menurutnya, total ASN yang tidak hadir hari pertama dari empat intansi yang dilakukan sidak oleh pihaknya, berjumlah enam orang. Beberapa diantaranya memiliki surat izin tertulis. Diantaranya izin sakit dan kedukaan.

"Untuk surat izin kedukaan karena saudaranya meninggal dunia ada di kantor Kesbangpol Palu. Olehnya masih diberikan kompensasi, karena menyangkut toleransi kita bersama," tuturnya.

Empat instansi pemerintah yang menjadi penugasan oleh pihaknya, kata Didi Bakran adalah Sekretariat DPRD Palu, Kesbangpol, Kantor Kecamatan Tatanga dan RSU Anuta Pura.

Untuk tenaga honorer yang tidak masuk pada hari itu, Kepala Inspektorat Palu mengaku tetap akan diberikan sanksi.

"Untuk tenaga honorer yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan, juga akan diberikan sanksi. Bisa dikeluarkan dari instansinya. Namun keputusanya diserahkan kepada masing-masing OPD," paparnya.

Ditambahkanya, untuk pelanggaran pada tahun ini tidak terlalu signifikan jumlahnya. Namun masih ada ASN yang indispliner. " Padahal surat edarnya sudah diberitahukan. Namun masih ada saja ASN yang tidak menaati aturanya, " tegasnya.

Kedepannya, pemerintah Kota Palu akan lebih meningkatkan lagi sidak bagi ASN yang tidak mau menuruti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. " edepanya akan ditingkatkan lagi sidaknya," akunya.
98 Persen ASN Pemprov Sulteng Hadir
Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kerjanya pada hari pertama kerja setelah libur Idul Fitri atau Lebaran 1440 Hijriah, Senin (10/6/2019).

Pelaksanaan sidak untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulteng dilaksanakan oleh empat tim.
Tim I dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Mohammad Hidayat Lamakarate, tim II dipimpin Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Elim Somba, tim III Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Mulyono serta tim IV dipimpin Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Siti Norma Marjanu.
Dalam sidak itu, diketahui kehadiran ASN dan pegawai honorer Pemprov Sulteng mencapai 98 persen.
Para ASN yang tidak hadir bervariasi, mulai ada yang sakit, kedukaan dan bahkan tanpa keterangan.
Sekprov Sulteng Mohammad Hidayat Lamakarate menegaskan, ASN dan honorer yang tidak hadir pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran dengan tanpa keterangan agar Badan Kepegawaian Daerah memberikan sanksi tegas.
“Yang tidak hadir dengan keterangan sakit untuk dipastikan kebenarannya. Jika tidak benar, agar diberikan sanksi yang lebih tegas sesuai undang-undang berlaku,” katanya yang turut didampingi Kepala BKD Sulteng Asri.
Sekprov juga menyampaikan kalau ASN dan honorer yang bolos tetapi tidak diberikan sanksi tegas akan menjadi pelajaran tidak baik kedepan, sehingga membuat ASN dan honorer tidak patuh kepada ketentuan.
Dari sidak itu ditemukan kehadiran ASN dan honorer di lingkup Pemprov Sulteng dengan hasil cukup membanggakan yakni pada setiap OPD terdapat 98 persen kehadiran pegawai.
Bahkan tingkat kehadiran PNS dan honorer ada yang mencapai 100% yakni terdapat di kantor Dinas ESDM Sulteng.
Sekprov Hidayat Lamakarate mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kepatuhan ASN tepat waktu.
Ia berharap agar dapat terus meningkatkan disiplin dan kinerja ASN Pemprov Sulteng.
Sekprov juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN kalau ada kebijakan-kebijakan yang belum sesuai dengan harapan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Longki Djanggola melalui Sekprov menyatakan telah memaafkan khilaf seluruh ASN dan pejabat di wilayah kerjanya pada suasana Idul Fitri ini. 
Dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri RI, tanggal 28 Mei 2019. Nomor: 850/4345/SJ. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2019, bahwa masa cuti bersama Idul Fitri selama tanggal 3,4 dan 7 Juni.
Olehnya Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberikan tambahan cuti dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kecuali izin berobat atau sakit, kedukaan atau keluarga yang kawin.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN