Dugaan Lelang ‘Diatur’ di ULP BPDASHL Palu-Poso



Sumber: Portalsulawesi.com
KELOMPOK Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Palu – Poso diterpa isu tak sedap. Lembaga itu diduga melakukan tender ‘diatur’ untuk memenangkan salah satu rekanan. Kasus itu berawal kecurigaan salah satu rekanan yaitu CV Andro Karya melalui direkturnya Musa Rambu Sa’Pang yang dikutip dari portalsulawesi.com kemarin (11/06/2019).
Menurut keterangan, dugaan pengaturan proyek itu pada lelang paket pekerjaan pembuatan tanaman secara vegetatif di KPH Sivia Patuju tahun 2019  di lahan seluas 200 Ha. Proyek itu dibiayai negara sebesar Rp4.145.400.000,- Lelang dimenangkan CV Mitra Jaya Mandiri dengan penawaran Rp4.141.038.000.-.
Proyek itu awalnya sempat gagal lelang, kemudian diulang. Saat diulang itulah ada dugaan lelang ‘diatur’ oleh oknum Pokja ULP untuk memuluskan pihak tertentu. Diterangkannya lagi, CV Mitra Jaya Mandiri selaku pemenang tender memiliki beberapa dokumen yang tidak sesuai seperti yang disyaratkan tender.
Sesuai surat sanggahan yang ditembuskan ke redaksi portalsulawesi.com CV Mitra Jaya Mandiri memasukkan item peralatan roda empat dan dua sebagai pendukung di dokumen lelang. Sementara kendaraan tersebut juga dipakai  pada sebuah paket pekerjaan paket VII pembuatan tanaman RHL Daerah Tangkapan Air (DTA) pada Waduk Blok Berutallasa Laliwa Kabupaten Gowa  Sulawesi Selatan.
Temuan lainnya, akta pendirian CV Mitra Jaya Mandiri tercantum nama Arjon selaku Direktur. Menurut data media itu, Arjon saat ini masih seorang staf honorer aktif di lingkup Kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, belakangan diketahui pemilik perusahaan beinisial AM, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BB TNLL) Palu.
Akibat data itu, ditengarai lelang diatur itu dilakukan oleh oknum-oknum di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Palu-Poso, Satuan Kerja pemilik dan direktur perusahaan dan satuan kerja Pelaksana Pekerjaan kedua duanya bekerja dilingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dugaan lainnya, penerapan sejumlah ketentuan yang diskriminatif dan tidak masuk akal pada persyaratan lelang. Hal itu untuk menghalang-halangi perusahaan lain yang mengikuti tender paket ini dibuat kesulitan.
“Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan lelang proyek paket ini, jelas sangat bertentangan dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang Dan Jasa” tegas Musa Rambu Sa’Pang. Menurutnya, sejak awal lelang, Pokja ULP sudah tidak konsisten dengan menerapkan persyaratan ‘karet’  semisal, dalam dokumen lelang disyaratkan kendaraan roda empat dan roda dua adalah milik sendiri sesuai yang tertera dalam akte perusahaan. Tetapi saat CV Mitra Jaya Mandiri dimenangkan pada lelang kedua, aturan tersebut dianulir setelah mendapat sanggahan dari CV Andro Karya.
Begitu pula dengan persyaratan BPKB kendaraan menjadi wajib dalam ketentuan lelang, pencantuman persyaratan tersebut jelas membuat para pengusaha yang masih menyicil kendaraan tidak dapat ikut. ‘’Persyaratan BPKB sangat tidak relevan, dilelang lain yang kami ikuti tidak juga ditegaskan begitu, ini jelas menghalangi kami yang masih menyicil mobil untuk penunjang usaha kami, nama di STNK dan buku KIR adalah nama kami, apa gunanya ada BPKB tapi ndak ada buku KIRnya,” tegasnya.
Kemudian, Pokja ULP tidak mengisyaratkan ketersediaan bibit saat pelelangan. Panitia lelang hanya mewajibkan peserta lelang melampirkan jaminan suplai dan sertifikat benih. Ironisnya, dukungan sertifikat benih yang dimaksud Pokja ULP dalam persyaratannya tersebut terkesan dipersulit. ‘’Pihak pemenang tender memiliki sertifikat benih tersebut, padahal saat ditelusuri sejak tahun 2014 pihak BPTH Wilayah II Sulawesi tidak lagi mengeluarkan sertifikat benih, patut diduga sertifikat benih yang dipakai CV Mitra Jaya Mandiri sudah kadaluarsa masa berlakunya.’’ Terang daia lagi.
Olehnya, ia patut menduga Pokja diduga kuat melanggar ketentuan dan prosedur  yang diatur Keppres No.16 tahun 2018 yakni dengan sengaja melakukan rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, untuk itulah ia menyanggah sekaligus membuat laporan tertulis.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN