Lima Fraksi Say Yes, Satu Walk Out


Pembahasan Raperda APBD Touna

Reporter/Touna: yahya lahamu
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Touna Tahun anggaran 2019.

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Touna Gusnar A. Sulaeman, didampingi Wakil Ketua II DPRD Touna Samsul H. Yunus, Kamis (13/6/2019), dari 6 Fraksi DPRD Kabupaten Touna hanya 5 fraksi yang membacakan pemandangan fraksi  dan menyetujui serta menerima  raperda.

Sedangkan satu fraksi memilih Walk Out. Fraksi Perjuangan Bangsa memprotes ketidak hadirin pimpinan daerah dalam hal ini Bupati atau wakil Bupati yang hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Touna.

Ketua DPRD Touna Gusnar A. Sulaeman menyampaikan, sebagai unsur pimpinan Ketua DPRD keputusan politik kolegial sehingga meminta keputusan kepada anggota DPRD apakah rapat paripurna akan dilanjutkan atau tidak sehingga anggota DPRD menyetujui agar paripurna dilanjutkan.

"Sesuai DPP 12 sebagai pedoman DPRD jelas pada pasal 93 ayat 4 bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah wajib dihadiri oleh kepala daerah dalam pengambilan keputusan. Namun rapat paripurna bukan dalam pengambilan keputusan. Karena kepala daerah Bupati dan wakil Bupati berhalangan hadir karena ada agenda diluar daerah maka boleh diwakili oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Touna, " ujarnya.

Sementara Sekda Kabupaten Touna Taslim DM. Lasupu membacakan pidato Bupati Touna terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Touna tahun 2018.

Sekda Taslim DM. Lasupu menyampaikan, bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Touna Tahun Anggaran 2018, merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Touna Tahun Anggaran 2018 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Touna, " kata Sekda.

Lanjut kata Sekda, seperti kita ketahui bersama, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada beberapa saat yang lalu telah melalui proses pemeriksaan / audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

"Dan Syukur Alhamdulillah berdasarkan Surat Ketetapan Hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 81/S/XlX.PLU/05/2019 Tanggal 24 Mei tahun 2019, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Touna untuk Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifltas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, BPK memberikan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), " kata Sekda.

Hal ini, menurut Sekda, merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Touna, karena kita semua mampu mempertahankan predikat WTP yang ke tujuh kalinya secara berturut-turut dalam proses pengelolaan keuangan yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian akuntabilitas pemerintah daerah.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN