Longki: Permudah Pemenuhan Hak Penyintas



Sumber: Humpro Sulteng
PENANGANAN Dampak bencana akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekontruksi. Namun demikian pemenuhan hak-hak dasar penyintas di Palu, Sigi dan Donggala masih menemui kendala akibat birokrasi yang rumit.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola meminta Kementerian Keuangan agar dalam situasi darurat seperti sekarang ini, birokrasi keuangan dibuat mudah. Khususnya terkait hak-hak korban seperti bantuan stimulan, jaminan hidup dan santunan duka. 
Permintaan itu disampaikan Gubernur saat menerima tim dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan Satgas PUPR dan Asian Development Bank (ADB) di ruang kerjanya, Rabu (12/6/2019).
Sampai hari ini, dana stimulant dan jadup belum direalisasikan karena terkendala birokrasi, demikian juga santunan duka belum bisa dibayarkan seluruhnya.
Pada pertemuan dengan Country Director ADB, Winfried F. Wicklein yang didampingi Satgas PUPR, Bappenas, Kementrian Keuangan RI, Gubernur mendapatkan komitmen dari ADB yang akan membantu rehabilitasi dan rekontruksi Sulteng pascabencana sebesar 298 juta USD.
Menurut Winfried F. Wicklein, ADB pernah datang ke Palu, pada 12 Oktober 2018 mendampingi Wapres Jusuf Kalla sudah datang berkunjung ke daerah ini. Kunjungannya untuk melihat langsung kondisi daerah terdampak bencana. ADB katanya mengharapkan dukungan gubernur agar pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati dapat berjalan dengan baik dan efektif dan mengharapkan kerjasama ini dapat terus berkelanjutan.
''Kami berkomitmen memberikan bantuan dan dukungan untuk pemulihan dampak bencana dan telah memutuskan akan memberikan bantuan sebesar USD298 juta untuk membiayai kegiatan yang disampaikan Satgas PUPR,'' jelas Winfried.
Kepala Satgas PUPR Arie Sutiadi, menyampaikan kunjunganya bersama Direktur ADB, Bappenas, Kementrian Keuangan untuk meminta dukungan Gubernur terkait dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana yang dananya sudah mendapat persetujuan ADB.
Dana sebesar itu untuk mendanai kegiatan pembangunan tanggul air Pantai Talise, pembangunan irigasi Gumbasa, Pembangunan grand strategik air bersih, rehabilitasi Kampus IAN , Rehabilitasi Bandara Sis Aljufri Palu dan Pelabuhan Pantoloan serta Pelabuhan Pelni Wani.
Gubernur merespons bantuan yang disampaikan ADB tersebut. Gubernur meminta agar koordinasi kementerian teknis dan Pemerintah Daerah ditingkatkan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dapat berjalan dengan baik, lebih efektif dan efesien.
Kemudian, meminta agar pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan jangan asal jadi karena yang memanfaatkan hasilnya nanti masyarakat sulawesi tengah sehingga diharapkan agar dilibatkan OPD teknis Pemerintah Daerah.
Pemerintah daerah ungkap Longki, akan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana Sulawesi Tengah.***


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN