Satpol PP Tertibkan PKL Vatu Lemo


Reporter: Firmansyah Lawawi

GUNA Mengembalikan fungsinya sebagai alun-alun dan taman Kota Palu pasca bencana alam 28 September silam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan penertiban terhadap 179 pedagang kaki lima yang mangkal di tempat tersebut.

"Dari intruksi Walikota Palu, sebenarnya tanggal 2 Juni para PKL yang mangkal di tempat tersebut dipersilahkan untuk menutup dagangannya. Untuk kemudian direlokasi ke hutan kota Kaombona," ungkap Kasat Pol PP Palu, Nathan Pagasongan, Senin (10/6/2019) diruangannya.

Namun menurut Nathan, sebahagian PKL telah pindah ke pasar Lentora di jalan Pue Bongo. "Tanggal 2 Juni kemarin, kami telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi lapangan Vatu Lemo untuk mengosongkan tempat tersebut," tegasnya.

Menurutnya, lama tidaknya PKL yang mangkal di jalan Pue Bongo tersebut merupakan hak pemilih lahan yang mereka tempati. Karena lokasi berjualan bukan merupakan tanah dari pemerintah Kota Palu.

"Lama tidaknya mereka berjualan di lokasi itu, adalah hak dari pemilik lahan. Bila pemiliknya masih mengizinkan untuk membuka jualannya, kita bersyukur. Jika tidak, pemkot tidak bisa berbuat apa-apa," tandasnya.

Olehnya kata Nathan, tanggal 10 Juni pihaknya melakukan penertiban kepada pedagang yang berjualan di lapangan Vatu Lemo.

Diungkapkanya, pasca gempa bumi, Tsunami dan Likuefaksi, Walikota memberikan kompensasi kepada para pedagang untuk mangkal di alun-alun kota Palu. Bertujuan untuk proses rekontruksi pemulihan ekonomi warga terdampak bencana alam.

"Memang pasca bencana alam lalu, Walikota memberikan kebijakan kepada para PKL untuk berjualan di lapangan Vatu Lemo. Seiring mulai pulihnya perekonomian di Kota Palu, mereka dimintakan untuk pindah ke lokasi yang telah disediakan," jelasnya.

Untuk relokasi PKL di hutan Kaombona sendiri, Nathan mengaku masih dalam tahap penataan dan pengukuran kaplingan lokasi bagi pedagang kaki lima.

"Untuk saat ini, masih dalam tahapan penataan dan pengukuran batas-batas kaplingan tanah bagi pedagang kaki lima yang direlokasi di hutan kota Kaombona," katanya.

Sebelumnya, beber Kasat Pol PP, di lokasi hutan kota Kaombona, depan Kampus Unismuh Palu dan Vihara, penyintas warga seputaran jalan Komodo atau pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Teluk Palu telah mangkal di tempat tersebut.

Terkait retibusi atau bea kepada PKL yang berjualan di lokasi hutan Kaombona, mantan Kabag Humas Pemkot Palu itu menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporang tentang hal tersebut.

"Itukan tanah milik pemerintah daerah, jadi hingga saat ini kami belum mendengar ada retribusi kepada PKL di hutan Kaombona," tukasnya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN