Bupati Lapor ke Polda Sesuai Surat Dewan Pers


Reportase: Ikhsan madjido

LAPORAN Polisi Bupati Kabupaten Poso, Darmin Agustinus Sigilimpu ke salah satu media cetak di Sulteng tak lain karena menindaklanjuti surat Dewan Pers. Olehnya, ranah hukum dugaan pencemaran nama baik patut juga dihormati. Demikian dikatakan kuasa hukum Darmin, Suprianus Kandolia SH & rekan kepada wartawan kemarin (3/7/2019) ketika memberikan keterangan pers resmi. Laporan itu sendiri sudah dilayangkan sejak 27 Mei 2019 lalu.

Laporan pada penegak hukum, sebut Nyong – sapaan akrab Suprianus Kandolia karena media cetak tersebut secara berulang melakukan kesalahan dan tidak proporsional dan berimbang memberitakan infomasi ke publik. Pemberitaan itu sangat merugikan kliennya sebagai pribadi dan pejabat negara. 

‘’Harus berimbang, profesional dan tidak trial by the press. Kami hanya butuh berita berimbanglah. Tapi kan tidak produk pemberitaannya,’’ tandasnya.

Setidaknya, ada tujuh edisi media cetak tersebut yaitu edisi 15, 16,17, 18, 20, 21 dan 22 Mei 2019. Semua pemberitaan tersebut sangat jelas menyerang kehormatan kliennya. ‘’Upaya yang terus menerus untuk klarifikasi dan konfirmasi tidak terpenuhi dalam kaidah-kaidah hukum. Olehnya, mari kita hormati saja proses hukumnya,’’ tandas Nyong.

Mengapa harus ke polisi? Kan ada cara-cara non litigasi dan mediasi terlebih dahulu diupayakan? ‘’Kami memiliki surat dari Dewan Pers yang kasusnya sama dengan media yang bersangkutan. Klien kami mengadu ke Dewan Pers 2017 lalu. Hasilnya, rekomendasi Dewan Pers kami dapat mengadukan ke proses hukum apabila teradu (media yang bersangkutan) mengulang atau kesalahan yang sama diulang tanpa mengadu ke Dewan Pers lagi. Jelas suratnya 19 Juli 2017 lalu. Olehnya, itulah alasan mengapa kami melaporkan ke polisi. Jadi tidak ada substansinya kami tidak mematuhi kerja sama Dewan Pers dan Mabes Polri,’’ terang mantan Caleg Partai Golkar Dapil Sulawesi Tengah itu.

Suprianus juga menyebutkan bahwa seluruh tuduhan yang dibangun oleh media cetak yang bersangkutan fakta masalahnya sudah dilaporkan kliennya 2017 lalu ke Dewan Pers dan telah ada rekomendasinya. 

‘’Kalau dewan pers saja sudah merekomendasikan ke penegak hukum ya harus kita hormati proses hukum saja,’’ ajaknya.**   


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN